Indah Septiyaning Wardani / Mariyana Ricky P.D | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ombudsman bersama Komisi II DPR memberikan sosialisasi di Karanganyar pada Sabtu (15/7/2023). (Solopos.com/Indah Septiyaning Wardani)
Solopos.com, KARANGANYAR — Sengketa pertahanan, pelayanan kesehatan dan pendidikan mendominasi aduan dan laporan yang diterima Ombudsman. Selaku lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini, mencatat sedikitnya 22.000 laporan diterima Ombudsman sepanjang 2018-2022.
Sebagian besar laporan tersebut diselesaikan Ombudsman yang memiliki perwakilan di berbagai daerah di Indonesia. Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengaku keberadaan Ombudsman masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, terutama di daerah.
Padahal Ombudsman telah mendirikan perwakilan di tiap provinsi di Indonesia. Menurutnya, dibanding dengan negara tetangga seperti Thailand, Singapura, Jepang dan Korea Selatan, jumlah aduan dan laporan masyarakat yang diterima Ombudsman sangat sedikit.
Dia meyakini penyebabnya bukan layanan publik membaik, namun masyarakat abai memperjuangkan haknya mendapatkan layanan publik yang layak.
Dia meyakini penyebabnya bukan layanan publik membaik, namun masyarakat abai memperjuangkan haknya mendapatkan layanan publik yang layak.
“Untuk itu, Ombudsman hadir ditengah-tengah masyarakat agar tidak perlu takut melapor. Seperti hari ini di Karanganyar, kami datang untuk menjaring informasi,” ujar dia saat Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Akses Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR di Bale Pari Tasikmadu, Sabtu (15/7/2023).
Kegiatan itu diikuti LSM dan organisasi massa (ormas) di Karanganyar. Sebagian besar laporan yang diterima Ombudsman merupakan persoalan pertanahan, terutama sertifikat tanah.
Padahal medsostak mampu memberi solusi permanen persoalan yang muncul. Dia pun mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor ke Ombudsman selaku lembaga negara.
“Memviralkan ke media sosial memang langsung mengena dan mendapat respons luar biasa. Membuat instansi merasa malu dan buru-buru menindaklanjuti. Tapi apakah itu solusi sebenarnya? Ternyata tidak. Medsos hanya mampu mendesak instansi terkait memperbaiki layanan secara parsial,” katanya.
Lapor ke media sosial diibaratkannya pemadaman kebakaran. Petugas akan meninggalkan lokasi setelah api padam. Masyarakat bisa mengakses ke nomor whatsapp, surel, maupun datang langsung ke kantor cabang Ombudsman sesuai wilayah kerja untuk mengadukan apapun.
Lebih lanjut dia menjelaskan Ombudsman sebagai sentral pelayanan publik harus bermitra dengan segenap stakeholder, khususnya Komisi II DPR. Diharapkan Ombudsman akan menambah jaringan kerja dan penyampaian laporan masyarakat.
Kegiatan ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. “Partisipasi warga dalam pengawasan pelayanan publik sangat penting, kita berharap bapak ibu bisa memahami tujuannya agar dapat membantu memperbaiki pelayanan publik yang ada,” kata dia.
Dalam kesempatan ini, anggota Komisi II DPR, Paryono menyebut kegiatan tersebut sangat penting diselenggarakan tidak hanya sesekali, tetapi harus berkelanjutan agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat Ombudsman dan mempermudah untuk melakukan pengaduan.
“Acara ini harus dilanjutkan dan dijaga komunikasinya agar bisa menjadi perpanjangan tangan Ombudsman di masyarakat dan membantu akses pengaduan dari masyarakat,” kata dia.
Politisi PDIP dari Dapil IV Jawa Tengah meliputi Sragen, Wonogiri dan Karanganyar ini, meminta Ombudsman makin intens berada di tengah masyarakat. Sebab selama ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait pelayanan publik namun masih bingung bagaimana dan kepada siapa aduan itu disampaikan.
“Maka tepat sekali ombudsman melibatkan LSM, awak media maupun tokoh masyarakat sebagai simpul untuk pengawasan dan pelaporan layanan publik pemerintah. Karena mereka yang terdepan, yang mengetahui secara persis dan langsung keluhan masyarakat,” katanya.
Dengan digelarnya sosialisasi di Karanganyar, pihaknya meyakini akan adan perbaikan pelayanan publik di Karanganyar, sejalan dengan keinginan berbagai pihak yang turut membantu mengawasi dan melaporkan aduan layanan publik pemerintah di Karanganyar.