SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)
Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo alias Jekek, tak setuju pemilihan kepala daerah atau pilkada hanya diundur hingga Desember 2020.
Dia menilai pelaksanaan pilkada Desember akan lebih banyak memberi dampak negatif. Jekek mengatakan hal itu menanggapi informasi Komisi II DPR, Mendagri, dan KPU menyepakati pilkada serentak digelar 9 Desember tahun ini.
Dia mengatakan DPR, KPU, dan lembaga terkait di tingkat pusat lainnya terlalu spekulatif jika benar menyepakati pilkada digelar 9 Desember.
Nakes Mojolaban Sukoharjo Positif Covid-19 dan 2 Anggota Keluarganya Dijemput Ke RS
Nakes Mojolaban Sukoharjo Positif Covid-19 dan 2 Anggota Keluarganya Dijemput Ke RS
Kesepakatan itu menunjukkan mereka berspekulasi pandemi virus corona (Covid-19) akan segera berakhir. Padahal, faktanya kasus positif Covid-19 bukannya berkurang tetapi terus bertambah.
Bupati Wonogiri yang akrab disapa Jekek itu tak yakin negara siap menghadapi risiko besar apabila memaksakan pilkada 2020 digelar di tengah pandemi.
Pasien Positif Covid-19 Sragen Tambah 2 Dari Kalijambe, Total Jadi 7 Orang
Jekek mengatakan banyak tahapan yang belum terlaksana, seperti pelantikan PPS, pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih, dan lainnya. Semuanya menggunakan metode tatap muka.
“Belum lagi pemungutan suara yang membuat orang berkerumun dalam sekala besar di banyak titik,” kata Jekek.
Jekek yang juga Ketua DPC PDIP Wonogiri itu mengatakan ada dampak lain yang berpotensi besar terjadi jika pilkada 2020 digelar Desember. Salah satunya tingkat partisipasi pemilih bakal rendah.
Fenomena Cacing Keluar di Soloraya Bukan Disebabkan Disinfektan, Begini Penjelasan Pakar UNS Solo
Dia menilai masyarakat akan berpikir ulang untuk memberikan suaranya karena khawatir tertular Covid-19. Konsekuensi lainnya, tidak menutup kemungkinan biayanya bakal meningkat apabila KPU ingin meminimalkan penularan Covid-19 saat tahapan dan pemungutan suara.
Hal itu karena langkah tersebut membutuhkan sarana-sarana tambahan yang tak sedikit agar bisa melaksanakan protokol pencegahan persebaran Covid-19.
Pada sisi lain, anggaran yang dialokasikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pilkada standar.
3 Pasien Positif Covid-19 di Boyolali, 7 PDP Meninggal, Ini Daftarnya
“Saya heran mengapa kesepakatannya spekulatif sekali. Kalau akan digelar Desember tahun ini berarti tak lama lagi. Tahapan yang kemarin dihentikan harus segera dilaksanakan. Padahal, kondisinya belum pulih. Masa di tengah keprihatinan mau bicara soal politik,” imbuh Jekek yang bakal menjadi petahana dari PDIP pada Pilkada Wonogiri 2020.
Dia menyatakan setuju pilkada digelar akhir 2021 karena opsi itu dipandang lebih realistis. Itu pun dengan catatan pandemi sudah berakhir. Opsi tersebut memberi kesempatan lebih lama bagi semua pihak terkait dalam memerangi Covid-19.
3 Pasien Positif Covid-19 di Boyolali, 7 PDP Meninggal, Ini Daftarnya
Terpisah, Ketua KPU Wonogiri, Toto Sih Setyo Adi, menyampaikan hingga Senin (20/4/2020), belum ada satu pun regulasi yang menyatakan pilkada akan digelar 9 Desember.
Hal itu berarti informasi akan digelarnya pilkada pada tanggal dan bulan tersebut belum resmi. KPU akan melaksanakan tahapan jika regulasi baru terkait pilkada sudah disahkan.
“Kami masih menunggu Perppu [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang] disahkan. Setelah regulasinya ada pun pasti akan ada penjadwalan ulang tahapan-tahapannya. Artinya, PKPU [Peraturan KPU] juga akan direvisi,” kata Toto.