SOLOPOS.COM - Ilustrasi presensi kehadiran (Dok/JIBI/Harian Jogja)
Solopos.com, SOLO — Sebanyak 90% mesin absensi berteknologi sidik jari atau fingerprint di lingkungan Pemkot diketahui rusak. Padahal, sistem tersebut penting untuk menjaga akurasi dan transparansi absen harian.
Kasubid Dokumentasi dan Pengolaaan Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo, Lisino Soares, mengatakan temuan kerusakan itu diraih setelah BKD memantau absensi SKPD hingga tingkat kelurahan, belum lama. Menurut Lisino, mayoritas kerusakan terjadi setahun terakhir. “Rata-rata sensor sidik jarinya rusak, tidak sensitif,” ujarnya saat ditemui wartawan di Balai Kota, Jumat (27/12/2013).
Lisino mengatakan kerusakan tersebut ditemui di hampir semua SKPD di Solo. Sebagai informasi, Solo memiliki hampir 100 SKPD atau instansi hingga tingkat kelurahan. Mulai 2006, sistem fingerprint diterapkan bertahap untuk menggantikan absensi manual.
Di sejumlah SKPD, sejumlah fingerprint masih terpasang tapi tidak berfungsi normal. Sebagian bahkan sudah hilang dari kotak penyimpanannya. Yang tersisa hanya kabel bekas penghubung ke mesin. Pihaknya menyebut kerusakan alat mencapai 90%.
“Awalnya tertib dan berfungsi. Setelah itu enggak tahu kok rusak. Ada juga yang tidak terpasang, katanya rusak terus disimpan. Entah rusak beneran atau ada faktor lain, kami enggak bisa ngetes. Perlu teknisi khusus,” tutur dia.
Uniknya, mesin absensi sidik jari milik BKD pun ikut-ikutan rusak. Kerusakan alat di instansi pembina PNS ini pun sudah hampir setahun terakhir. Menurut Kepala BKD, Hari Prihatno, fingerprint BKD kini tengah diperbaiki teknisi. Sementara waktu, pihaknya menggunakan absensi manual berupa tulisan.
Kerusakan fingerprint juga memaksa SKPD lain menerapkan absen manual. Disinggung risiko titip menitip absen, Hari mengklaim peluang itu kecil. “Fingerprint kan hanya salah satu sarana memudahkan saja. Enggak ada itu kami tetap absen manual dan terkontrol,” ujarnya.
Pihaknya mendorong SKPD segera memperbaiki kerusakan mesin absensi secara mandiri. Pasalnya, dana pengadaan alat hingga perawatan selama ini terpisah di masing-masing SKPD. BKD, imbuhnya, hanya menentukan spesifikasi fingerprint di lingkungan Pemkot. “Kami mengupayakan perbaikan menyeluruh selesai tahun depan. Dengan fingerprint, pelaporan absen bisa lebih dipertanggungjawabkan,” tandasnya.