Jelang Pemungutan Suara, Bawaslu Boyolali Soroti 3 Hal Ini

Solopos.com, BOYOLALI -- Menjelang hari pemungutan suara, Bawaslu Boyolali soroti beberapa hal terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di Boyolali. Di antaranya mengenai belum seluruhnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjalani rapid test untuk memastikan kesehatannya.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Boyolali, Rubiyanto, mengatakan pada Sabtu (5/12/2020), Bawaslu telah melaksanakan rapat mitra kerja terkait dengan persiapan pengawasan hari tenang dan kegiatan pungut hitung. Dari pertemuan tersebut menurut Bawaslu ada beberapa yang harus ditindaklanjuti terkait dengan hasil pengawasan Bawaslu.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Pasien Positif Covid-19 Tetap Bisa Nyoblos Pada Pilkada Solo 2020, Begini Alurnya

Menurutnya hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai informasi dari Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan masih adanya sekitar 2.008 daftar pemilih yang belum melakukan rekam e-KTP.

Diharapkan masalah itu bisa segera terselesaikan sebab saat ini dari Disdukcapil sudah berupaya menjalankan program jemput bola sampai ke tingkat kecamatan untuk menyelesaikan hal itu. Sedangkan persoalan kedua, adalah mengenai informasi adanya sejumlah KPPS yang belum melaksanakan rapid test.

"Untuk menjaga keselamatan bersama, kami minta KPU memastikan jajaran penyelenggara sudah selesai rapid test semua termasuk KPPS pada hari pemungutan suara," kata Rubiyanto kepada wartawan, Sabtu. Menurut informasi yang dia dapatkan masih ada sekitar 800 petugas yang belum menjalani rapid test sampai dengan Kamis (3/12/2020).

Kemudian persoalan yang ketiga adalah mengenai persiapan pelaksanan pemungutan suara di lokasi rawan bencana. Terutama di sekitar kawasan rawan bencana (KRB) III di lereng Gunung Merapi, yakni Desa Tlogolele, Klakah dan Jrakah, di Kecamatan Selo.

"Hari ini kami sebenarnya belum mendapat kepastian soal skenarionya. Bisa dilakukan di tempat TPS awal atau ada relokasi. Hanya, sampai hari ini dari KPU belum ada keputusan. Paling lambat 7 Desember baru bisa diputuskan," lanjut Rubiyanto.

Persiapan

Sementara itu Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin, mengatakan persiapan Pilkada 2020 di Boyolali saat ini sudah dilakukan di semua aspek. Pihaknya juga berupaya memastikan dari penyelenggara, termasuk KPPS dan petugas TPS benar-benar bersih dari Covid-19.

"Ada beberapa yang belum mau rapid test, dan itu nanti akan kami lakukan penggantian ketika tidak mau melakukan rapid test. Jadi memang ada alasan psikologi di masyarakat," kata dia. Sedangkan mengenai jumlah petugas yang belum rapid test pihkannya akan memastikan terlebih dulu.

Terkait skema pembentukan TPS di lokasi pengungsian di lereng Gunung Merapi, Ali mengaku sudah tiga kali malakukan rapat koordinasi. "Arahan dari KPU pusat, nanti proses pemungutan dan penghitungan suara akan dilakukan relokasi dari TPS asal ke tempat pengungsian. Akan kami koordinasikan dengan PPK dan PPS.

Pecahkan Rekor: Seorang Bayi Lahir dari Embrio Beku Berusia 27 Tahun

Ali menyebutkan ada sebanyak sembilan TPS yang direncanakan digeser ke lokasi pengungsian. "TPS yang akan digeser di tiga desa [Tlogolele, Jrakah dan Klakah] totalnya ada sembilan TPS. Ada kemungkinan akan digeser ke tiga lokasi, yakni di Balai Desa Tlogolele, Balai Desa Klakah dan Balai Desa Jrakah. Namun untuk skema relokasi TPS, termasuk lokasi yang baru, pihaknya masih menunggu laporan dari PPS.

Sedangkan untuk skenario jika ada peningkatan status aktivitas Gunung Merapi menjadi awas, pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari KPU pusat. "Jika nanti ada pengungsian ke Magelang, kami masih menunggu petunjuk resmi. Tapi ada kemungkinan bisa dilakukan di wilayah pengungsian," jelas dia.