SOLOPOS.COM - Ilustrasi siswa SD (Antara)
Solopos.com, KARANGANYAR — Jelang pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar mulai kebanjiran permohonan cetak kartu warga miskin.
Layanan cetak kartu keterangan terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dibuka Dinsos secara gratis. Pemohon menggunakan kartu tersebut untuk mendaftar sekolah melalui jalur afirmasi.
Merujuk persyaratan PPDB tahun ajaran 2023/2024 untuk jalur afirmasi hanya diberlakukan berupa kartu Penerima Keluarga Harapan (PKH) atau DTKS Kemensos.
Kepala Dinsos Karanganyar, Sugeng Raharto, mengatakan permohonan cetak kartu keterangan warga miskin ini mulai meningkat sejak pekan lalu. Rata-rata per hari Dinsos mencetak lima hingga 10 kartu tersebut.
Kepala Dinsos Karanganyar, Sugeng Raharto, mengatakan permohonan cetak kartu keterangan warga miskin ini mulai meningkat sejak pekan lalu. Rata-rata per hari Dinsos mencetak lima hingga 10 kartu tersebut.
“Sekarang mulai banyak yang memohon cetak kartu surat keterangan terdaftar di DTKS. Semuanya akan digunakan untuk daftar sekolah lewat jalur afirmasi,” kata Sugeng ketika berbincang dengan Solopos.com, Senin (19/6/2023).
Sugeng menyarankan agar pemohon memastikan terlebih dahulu status warga miskin di kantor desa/kelurahan masing-masing sebelum ke Dinsos. Jangan sampai sudah ke kantor Dinsos, namun belum terdata di DTKS Kementerian Sosial (Kemensos).
Dalam surat tersebut nantinya menerangkan pemilik nomor induk kependudukan (NIK) yang merupakan warga miskin dan sudah diverifikasi. Di PPDB, surat tersebut diperlukan untuk keperluan mendaftar sekolah jalur afirmasi.
“Jadi, silakan ke kantor Dinsos untuk mencetak kartu. Cek dulu di kantor desa/kelurahan status miskinnya. Ada petugas sosial kami di sana,” katanya.
Dinsos memiliki aplikasi SIKS-NG untuk mengecek status kemiskinan yang dikelola Kemensos. Dijelaskan Sugeng jika status kemiskinan warga tak bisa dimanipulasi ataupun serta merta muncul.
Status kemiskinan juga tak bisa diabsahkan hanya oleh pemerintah desa atau kelurahan. Seluruh data warga miskin telah terintegrasi dengan Kemensos.
“Kalau bawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa tapi tidak terdata di DTKS, ya tidak kami cetak kartu. Basis kami pakai aplikasi SIKS-NG. Kalau tidak terdata di situ, tidak bisa diproses DTKS,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo, mengatakan PPDB untuk jenjang SD akan dibuka mulai 26 Juni. Sementara untuk jenjang SMP dimulai 27, 28 dan 30 Juni.
Ada empat jalur pendaftaran dalam PPDB mulai dari jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. Informasi terkait pendaftaran PPDB secara online dapat diakses melalui https://ppdb.karanganyarkab.go.id.
”PPDB SMP dibuka secara online. Sedangkan untuk SD semua offline,” kata Yopi.
Dia menuturkan, PPDB tingkat SMP tahun ini ada 84 SMP yang membuka pendaftaran secara online. Dari jumlah tersebut terdiri dari 51 SMP negeri dan 33 SMP swasta.