SOLOPOS.COM - ilustrasi (dok Solopos)
Solo (Solopos.com)–Survey kebutuhan hidup layak (KHL) Kota Solo untuk Agustus tahun ini terpaksa dihentikan. Penyebabnya, pada bulan tersebut harga kebutuhan Sembako mulai melambung karena pengaruh Lebaran.
“Atas alasan itulah, kami putuskan untuk tak melakukan survey KHL di bulan Agustus,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Solo, Singgih Yudoko kepada Espos di ruang kerjanya, Kamis (21/7).
Menurut Singgih, jika survey KHL tetap dijalankan menjelang Lebaran atau selama puasa, maka akan terjadi lonjakan nilai KHL. Hal itu, secara langsung akan menguntungkan kaum pekerja. Namun di sisi lain akan merugikan para pengusaha karena akan berpengaruh pada tingginya nilai upah minimum kota (UMK). “Meski nantinya akan dirata-rata tiap bulan, namun khusus bulan Puasa, survey KHL ditiadakan,” jelasnya.
Di sisi lain, para serikat pekerja menuntut agar survey KHL untuk menentukan UMK Solo tersebut digelar secara transparan. Sebab, hasil survey KHL yang tertutup akan memicu terjadinya penyimpangan. “Harusnya, Tim Survey transparan dan memublikasikan hasil survey,” tegas Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Solo, Suharno.
Selama ini, pihaknya mengaku sama sekali tak mendapatkan informasi terkait KHL. Padahal, jelasnya, survey KHL saat ini mestinya sudah 90% dan bisa diketahui nilai rata-ratanya. “Ini kan sudah akhir bulan Juli. Mestinya angka KHL sudah bisa diketahui publik,” paparnya.
Menurut Suharno, survey KHL sangat rentan terjadi penyimpangan jika tak ada kontrol dari masyarakat. Sebab, dalam survey tersebut ada banyak kepentingan yang bermain. “Kalau diam-diam, saya khawatir kaum buruh dirugikan. KHL yang mestinya tinggi, bisa saja dikecilkan karena tak adanya kontrol,” paparnya.
Singgih berpendapat bahwa penyebutan angka KHL kepada publik akan sangat rentan terjdi gejolak. Sebab, angka KHL saat ini dinilai belum final dan masih harus dibahas oleh Tim Survey. “Angka KHL saat ini masih belum direkap semuanya. Jadi, kalau dipublikasikan akan timbul gejolak di masyarakat,” paparnya.
Namun, pihaknya optimistis bahwa penentuan angka KHL di Solo akan sesuai prosedur. Sebab, yang terlibat dalam Tim Survey KHL itu selain dari akademisi dan pemerintah, juga dari kalangan buruh dan pengusaha.
(asa)
