Jembatan longsor, nadi perekonomian terancam lumpuh

Wonogiri (Espos)–Sebuah jembatan di Dusun Demopo yang menghubungkan Desa Semagar dan Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto serta sebagian wilayah Jatipurno longsor akibat terkikis hujan deras, Sabtu (6/2) sore. Jika tidak segera diperbaiki, sejumlah dusun di wilayah itu terancam kesulitan akses.

Pantauan Espos di lokasi kejadian, Minggu (7/2), jembatan itu memang hanya longsor di satu sisi dan masih bisa dilewati kendaraan roda empat meski harus bergiliran. Namun, warga setempat khawatir jika tidak segera diperbaiki, jembatan itu lama-lama akan habis terkikis air hujan, sebab sisi satunya juga sudah retak-retak.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Menurut informasi, jembatan itu dibangun pada 1975 dengan dana bantuan desa dan hanya direnovasi sekali pada 1987 dengan swadaya masyarakat. Saat ini, konstruksinya yang hanya terbuat dari tanah, batu dan gamping, tanpa campuran semen, sudah sangat rapuh dan bisa runtuh sewaktu-waktu.

Jika hal itu terjadi akan sangat menyulitkan. Sebanyak empat dusun yaitu Dusun Badut, Weru dan Ciman, Desa Semagar serta Dusun Kaligading, Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto bisa terisolasi.

Demikian pula sejumlah wilayah Kecamatan Jatipurno yang berada di ketinggian lereng Lawu. Nadi perekonomian warga di kawasan itu juga bisa lumpuh karena hasil bumi dari wilayah-wilayah itu tidak bisa terangkut keluar. Sebab, jembatan itu terletak di jalan satu-satunya yang menghubungkan dusun-dusun itu dengan Dusun Demopo dan pusat Kecamatan Girimarto.

“Memang ada jalan lain, tapi medannya sangat sulit, naik turunnya terlalu terjal sehingga truk atau pikap pengangkut hasil bumi tidak kuat melewatinya. Sedangkan kalau lewat Jatipurno, selain medannya yang naik turun dengan terjal, juga berarti harus memutar sampai puluhan kilometer. Kalau lewat jalan ini kan hanya sekitar 8 km,” tutur Kadus Badut, Tarmo, didampinggi Kadus Demopo, Kadimin, saat ditemui di lokasi jembatan itu.

Tarmo menambahkan, pihaknya sudah melaporkan hal itu ke pihak pemerintah desa setempat dan diminta langsung membuat proposal pengajuan bantuan. Kalau harus swadaya, menurut Tarmo, warga setempat tidak akan mampu. Dana yang dibutuhkan antara Rp 150 juta-Rp 200 juta.

shs