SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SRAGEN — Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) di Sragen baru 65,49% dari total jumlah penduduk Sragen sebanyak 983.475 jiwa pada 2018.
Sebanyak 58.161 orang peserta JKN di antaranya merupakan warga miskin yang dibiayai lewat program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sragen.
Penjelasan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen Hargiyanto dan Sekretaris DKK Sragen Fanni Fandani saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Fanni menjelaskan beban biaya untuk 58.161 peserta JKN dari warga miskin itu ditanggung APBD Kabupaten Sragen dengan premi per bulan Rp23.000 per orang. Dia menjelaskan 58.161 orang itu terdiri atas 23.000 orang didaftarkan per Januari 2018 dan sisanya sebanyak 35.161 orang didaftarkan mulai Oktober 2018.
Fanni menjelaskan beban biaya untuk 58.161 peserta JKN dari warga miskin itu ditanggung APBD Kabupaten Sragen dengan premi per bulan Rp23.000 per orang. Dia menjelaskan 58.161 orang itu terdiri atas 23.000 orang didaftarkan per Januari 2018 dan sisanya sebanyak 35.161 orang didaftarkan mulai Oktober 2018.
Total premi yang dibayarkan Pemkab Sragen per bulan mencapai Rp1.337.703.000 dengan perhitungan 58.161 orang dikalikan premi per bulan Rp23.000/orang. Selama 2018, Pemkab Sragen membayar premi untuk 23.000 orang senilai Rp529 juta per bulan atau Rp6.348.000.000 plus premi 35.161 orang senilai Rp808.703.000/bulan atau Rp2.426.109.000 untuk tiga bulan (Oktober-Desember).
Dengan demikian, selama 2018 (Januari-Desember), Pemkab Sragen membayarkan dana untuk Jamkesda Rp8,77 miliar. “Dana tersebut belum termasuk warga pemegang kartu Saraswati yang mencapai Rp6.097.417.000,” tuturnya.
“Evaluasi itu untuk mengetahui ada overleap tidak antara data warga miskin dalam Basis Data Terpadu [BDT] Sragen dengan data gakin yang ditanggung APBN dan provinsi. Barangkali juga ada tambahan gakin dari UPTPK [Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan],” ujarnya.
Hal itu dilakukan sebagai dasar alokasi anggaran 2019 mendatang. Hargiyanto mengatakan JKN sangat membantu masyarakat yang mengalami sakit tertentu.
Berdasarkan sampel pasien yang menggunakan fasilitas Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS), ungkap dia, sebanyak 27%-30% dana JKN itu digunakan untuk membiayai pasien dengan penyakit tidak menular, seperti gula atau diabetes, jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, hingga cuci darah.
Dia mengatakan pola hidup sehat menjadi penting karena adanya transisi epidemiologi penyakit menular bergeser ke penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, dan seterusnya itu.
“Kalau pada 2010, kami fokus pada penyakit menular, sekarang kami bergeser ke penyakit tidak menular. Meskipun program penanggulangan penyakit menular tetap dilakukan, terutama untuk penyakit TBC, HIV/AIDS, dan demam berdarah,” tambahnya.
Selain persoalan itu, Hargiyanto menyampaikan persoalan gizi juga menjadi perhatian, terutama pada 1.000 hari masa hidup pertama, yakni dari dalam kandungan sampai anak lahir berusia 2 tahun.
Pada masa itu, kata dia, bila terjadi kekurangan gizi kronis bisa berdampak pada munculnya kasus stunting.
“Data per 2013, jumlah kasus stunting di Sragen hanya 25,6% dari jumlah penduduk. Data itu masih di bawah data nasional yang mencapai 35% dan turun menjadi 30% pada 2018 ini. Kasus di Jateng ada 28,3% per 2013 lalu,” tambahnya.
Berikut data kepesertaan JKN di Sragen hingga 2018:
1. Peserta PBI dibiayai APBN: 355.744 orang
2. Peserta PBI dibiayai APBD Provinsi Jateng: 8.003 orang
3. Peserta PBI dibiayai APBD Kabupaten Sragen: 58.161 orang
4. Peserta JKN non-PBI : 123.808 orang
5. Peserta JKN mandiri dengan faskes Dokter keluarga/Klinik: 98.327 orang
Total peserta JKN di Sragen: 6544.043 orang
Persentase peserta JKN di Sragen: 65,49%
Jumlah penduduk: 983.475 orang
Sumber: DKK Sragen. (trh)