Solopos.com, SOLO—PDI Perjuangan (PDIP) dinilai telah salah menempatkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai, sejak menjadi Wali Kota Solo.
Pendapat itu disampaikan Wakil Ketua Komandan Relawan Prabowo-Gibran yang juga mantan Sekretaris PDIP Sulawesi Utara 1999-2004, Roy Maningkas, dalam siaran pers yang diterima Solopos.com, Jumat (24/11/2023) siang.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Menurut dia, seharusnya PDIP menjadikan Jokowi sebagai partner partai, bukan petugas partai. Terlebih Jokowi datang saat PDIP sedang terpuruk. Artinya banyak pemilih PDIP mulai ragu. Kedatangan Jokowi berdampak positif.
“Kehadiran Pak Jokowi di PDIP menambah jumlah pemilih baru dan meyakinkan pemilih lama untuk tetap mendukung PDIP,” ujar Roy yang juga pendiri organisasi sukarelawan Bara JP. Organisasi itu didirikan 2014 untuk mendukung Jokowi.
Dengan pertimbangan itu, Roy menyatakan Jokowi datang ke PDIP tidak dengan tangan kosong. Pola hubungan yang dijalin selama ini antara PDIP dan Jokowi disebut Ketua Dewan Pembina Tim 8 Prabowo, sesungguhnya mutual benefit.
Dari kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari hubungan yang dijalin. Namun, Roy menyayangkan PDIP lalai memposisikan Jokowi sebagai partner partai. Contohnya PDIP menempatkan Jokowi hanya kader biasa.
Roy mengatakan sedari awal sebenarnya Jokowi bukanlah kader ideologis, melainkan strategic partner yang saling menguntungkan. Kondisi itu berbeda dengan era 1980 an di mana anak-anak muda menjadi kader ideologis PDIP.
Lebih jauh Roy merinci perolehan suara PDIP dari Pemilu ke Pemilu. Pada Pemilu 2009 PDIP hanya mendapatkan 14,88 juta suara, pada Pemilu 2014 meningkat jadi 23,67 juta suara, dan pada Pemilu 2019 meningkat jadi 27,05 juta suara.
Di Pemilu 2014 dan 2019 banyak pihak bersepakat PDIP mendapatkan banyak suara karena efek dari Jokowi. “Jujur saja jika sedari awal Pak Jokowi tidak memberi manfaat bagi PDIP pasti beliau sudah ditendang keluar dari PDIP,” tegas Roy.
Dengan berbagai pertimbangan itu, dia menilai wajar bila akhirnya Jokowi mengambil langkah-langkah untuk menjamin kelanjutan program dan visi besarnya. Di mata Jokowi kepentingan bangsa dan negara lebih besar dari partai.
“Saya pernah menganalisis kenapa banyak program dan filosofi revolusi mental belum maksimal. Salah satunya beliau tak punya partai yang benar-benar mendukung dan memberi kewenangan kepadanya sebagai presiden,” urai dia.
Bergabungnya Gibran ke Prabowo di Pemilu 2024 merupakan bentuk keyakinan Jokowi terhadap suara rakyat. “Sebagai warga negara yang menjabat Presiden, Jokowi berhak menjalankan strategi dalam memajukan Indonesia,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
