SOLOPOS.COM - Ilustrasi
SOLO—Pemkot Solo memastikan arah kebijakan dan program kerja akan tetap pada relnya meski ditinggal Joko Widodo (Jokowi) ke Jakarta.
Di sisi lain, Pemkot membuka kemungkinan perubahan susunan pejabat birokrasi dalam pemerintahan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Suharto, menepis kekhawatiran ihwal nasib kebijakan dan program kerja yang sudah diputuskan.
Menurut Budi, semua kebijakan seperti rencana kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan program yang sudah digodok dalam APBD-P akan berjalan sebagaimana mestinya. “Meski ada pemeo beda koki beda masakan, kami yakin regulasi bisa mengawal tugas-tugas yang mungkin belum rampung. Ini sekaligus menepis kegalauan masyarakat tentang kemungkinan owah-owahan kebijakan,” ujarnya saat ditemui di Balaikota, Kamis (4/10/2012).
Meski demikian, pihaknya tak memungkiri potensi perubahan struktur pejabat di tubuh Pemkot. Budi mengatakan, pergeseran jabatan adalah hal wajar sepanjang dilakukan secara terukur dan sesuai kebutuhan.
Dia menilai walikota baru berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja birokrasi selama ini. “Bukannya saya mau mendahului walikota baru, tapi birokrasi mungkin saja diowahi. Ini konsekuensi logis dalam prinsip manajerial untuk perbaikan pelayanan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyatakan siap merampungkan PR kebijakan semasa pimpinan Jokowi. Mengenai kemungkinan perombakan birokrasi, Rudy mengaku belum berpikir ke arah sana. Jika pun ada, Rudy memastikan perubahan akan dilakukan secara terukur. “Tidak serta-merta mengobrak-abrik. Ada pemetaan yang terukur,” tandasnya.
