Jokowi-Rudy dinilai gagal emban visi Kota Solo

Solo (Espos)–Di ujung masa tugasnya, pemerintahan Jokowi-Rudy dinilai oleh kalangan masyarakat masih gagal dalam mengemban visi Kota Solo sebagai Kota Budaya.

Bahkan, slogan Berseri Tanpa Korupsi yang selama ini didengung-dengungkan dinilai hanya sebatas jargon yang tak sejalan dengan kenyataannya.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Demikian benang merah yang mengemuka dalam Kupas Tuntas Persoalan Solo yang digelar Forum Peduli Surakarta di salah satu rumah makan Solo, Rabu (6/1). Dalam acara yang dihadiri tokoh masyarakat Solo, aktifis LSM, wartawan, serta akademisi tersebut, pemerintahan Jokowi diakui unggul dalam mempercantik wajah Kota Solo.

Namun, dalam hal mengemban visi dan misi Kota Solo sebagai Kota Budaya yang berpijak pada perdagangan dan pendidikan, Jokowi-Rudy masih dinilai gagal. “Jika korupsi di Solo saja masih menempati urutan ketiga se-Jateng. Lantas, bagaimana dengan jargon Berseri Tanpa Korupsi yang selama ini didengung-dengungkan?” ujar tokoh masyarakat Laweyan, Utsman Amirudin.

Menurut Utsman, salah satu tugas utama pemerintahan Jokowi ialah mewujudkan visi dan misi Kota Solo itu. Selama ini, lajutnya, banyak sekali bangunan-bangunan baru yang berdiri namun mengkhianati estetika Kota Solo sebagai kota budaya. Kondisi tersebut, menurutnya, tak terlepas dari sikap Jokowi yang masih terjadi tarik menarik kepentingan antara kepentingan warga Solo dengan investor. “Kami melihat, kepentingan warga terabaikan. Karena, hal itu dinilai tak menguntungkan secara finansial bagi pemerintahan Jokowi,” kritiknya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Pasar Kliwon, HM Sungkar melihat bahwa pemerintahan Jokowi lebih cenderung berpihak pada kepentingan pengusaha dan investor dalam sisi tertentu. Dengan alasan bangunan mangkrak, kata Sungkar, tak jarang kebijakan Jokowi memberi lampu hijau masuknya investor meski harus mengorbankan kepentingan warga. “Saya ambil contoh Hotel Western, apa sudah ada Amdal-nya. Kalau pun sudah ada Amdal, biasanya sudah ada deal-dealnya terlebih dahulu dengan akademisi. Begitu pun dengan bangunan-bangunan lainnya yang mengabaikan kepentingan cagar budaya dan warga,” tambahnya.

asa