JUMENENGAN, Keraton Bagi-Bagi Gelar

JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya
PEMBERIAN GELAR KERATON- Pengageng Sasono Wilopo, GKR Wandansari , bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang non Yudisial, Ahmad Kamil (tengah), didampingi istri, usai pemberian gelar di Komplek Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sabtu (9/6/2012).

SOLO--Konflik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kian mereda. Pengageng Sasana Wilapa, GKr Moertiyah yang akrab disapa Mbak Moeng siap menerima kedatangan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan dalam acara jumenengan yang akan digelar Jumat (15/6/2012) mendatang.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Sebelumnya kubu sentana dalem salah satunya Mbak Moeng, menolak rekonsiliasi PB XIII Hangabehi-KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, termasuk kehadiran Tedjowulan di acara jumenengan.

“Ya kami bisa menerima rombongan Tedjowulan, sambil menunggu surat permohonan maaf tertulis yang ditujukan ke Kasentanan Dalem,” jelas Mba Moeng ketika ditemui wartawan di Bangsal Smarakata Keraton, Sabtu (9/6/2012).

Dalam jumenengan nanti, ujar Mbak Moeng, PB XIII Hangabehi bermaksud memberikan gelar kepada menteri dan sejumlah kepala daerah.  Namun, soal kepastian bersedia dan tidaknya yang bersangkutan menerima gelar, Mbak Moeng masih menanti konfirmasi.

Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton, KP Eddy Wirabhumi, menjelaskan menteri serta kepala daerah yang dinilai berjasa mengakhiri dualisme raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat bakal dikado gelar kebangsawanan oleh PB XIII Hangabehi.

Eddy mengatakan pihaknya sebagai bagian dari Kasentanan Dalem merasa perlu untuk menindaklanjuti dawuh dari Sinuhun tersebut. “Saat ini, sedang kami godok, semoga mereka semua bersedia,” kata Eddy kepada wartawan di Kori Kamandungan Keraton, Sabtu.

Beberapa pejabat tinggi yang direncanakan menerima gelar itu antara lain Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh,  Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu. Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, serta Walikota Solo, Joko Widodo juga masuk daftar orang-orang berjasa yang akan menerima gelar kebangsawanan.

Jokowi

Pemberian gelar direncanakan ketika hari H Jumenengan, Jumat (15/6). Mereka direncanakan tiba dan memasuki Keraton bersama rombongan KGPH-Panembahan Agung (PA) Tedjowulan.

Bahkan, direncanakan juga akan ada proses kirab sebagai penanda bersatunya kembali dua raja. “Kami masih menyusun prosesi acaranya seperti apa. Kami juga perlu berdialog dengan Walikota juga,” sambung Edy.

Sementara itu, kepastian Jokowi enggan menerima gelar kehormatan itu disampaikan Ketua DPRD Solo, YF Sukasno. Sukasno mengatakan pihaknya pernah diminta Keraton untuk membujuk Jokowi agar berkenan menerima gelar kebangsawanan dari PB XIII. Namun, Jokowi enggan menerimanya dengan alasan merasa belum pernah berjasa untuk kemajuan Keraton. “Pak Jokowi bilang, ‘terimakasih atas perhatian Keraton. Namun, saya belum punya labuh labet, jasa atau pengabdian kepada Keraton. Jadi, saya merasa belum pantas menerima gelar itu,” kata Sukasno menirukan jawaban Jokowi ketika menyampaikan pesan dari Keraton.

Pada bagian lain, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Ahmad Kamil, Sabtu, menerima gelar Kanjeng Raden Aryo (KRA) dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dia menerima gelar itu karena dinilai peduli dan cinta kepada budaya Jawa. “Gelar yang akan saya terima nanti akan menjadi sebuah catatan refleksi hidup saya yang selama ini lebih banyak berkecimpung di bidang hukum,” katanya.