Ilustrasi Guru Mengajar (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SUKOHARJO — Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sukoharjo, Joko Dwi Riris R, mengungkapkan Sukoharjo mengalami kekurangan guru SD sebanyak 25 persen. Beberapa sekolah memiliki jumlah guru kurang dari jumlah ideal yang seharusnya dimiliki sekolah.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Hal itu disampaikannya kepada wartawan di sela-sela acara peringatan Hari Guru nasional dan hari ulang tahun ke-68 PGRI Sukoharjo di pendapa kantor kabupaten setempat, Kamis (21/11/2013). Ia menyampaikan hal tersebut sesuai data yang dimiliki PGRI Sukoharjo.
“Untuk sekolah setingkat SMP, SMA dan SMK negeri, jumlah guru sudah cukup. Tapi untuk SD masih kurang. Kurangnya sekitar 25 persen,” ujarnya.
Dijelaskannya, secara ideal, minimal terdapat enam guru kelas dalam satu SD. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ada sekolah yang memiliki guru hanya empat atau kurang dari jumlah tersebut. “Hal ini berhubungan dengan distribusi guru di beberapa daerah yang belum merata. Kami sudah berupaya mendesak pemerintah pusat karena penentuan kuota diputuskan pemerintah pusat. Bagaimana pendidikan akan berkembang jika sumber daya manusia (SDM) gurunya kurang?” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, Bambang Sutrisno, ketika ditemui wartawan, mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan tenaga pengajar SD yang ada. Menurutnya, tenaga honorer yang sudah mengabdi bisa diberdayakan untuk mengisi kekosongan jam yang ada.
“Tenaga honorer juga mendapat pos anggaran dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Tetapi besarnya berbeda dan tidak semuanya dapat. Misalnya, jumlah tenaga honorer adalah 3.000 orang. Ternyata dana dari provinsi hanya untuk 1.500 orang. Sisanya kan tidak dapat,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, mengatakan kebijakan Pemkab Sukoharjo adalah tidak mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) hingga 2015. Menurutnya, guru yang ada saat ini ditambah guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) harus dioptimalkan.
“Kami kan ingin agar gaji pegawai tidak lebih besar dari anggaran pembangunan. Tapi nyatanya, sekitar 60 persen APBD tersedot untuk gaji pegawai. Biar efisien. Dana itu kalau lebih banyak untuk pembangunan lebih baik,” pungkasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
