SOLOPOS.COM - Pengendara motor dan mobil melintas di kawasan Irung Petruk jalur wisata Selo, Boyolali, Minggu (22/8/2021)
Solopos.com, BOYOLALI—Seperti di daerah lain, masalah angkutan umum di Boyolali salah satunya juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan pribadi. Kondisi ini sudah berlangsung sebelum pandemi Covid-19.
Pada masa prapandemi, jumlah armada yang tersedia dan yang beroperasi di jalan cenderung sedikit. Sebab, biaya operasional kendaraan cukup tinggi sementara pendapatan tak lagi bisa menutupnya. Kondisi ini diperparah oleh pandemi. Pembatasan aktivitas masyarakat membuat bisnis angkutan umum kian sulit menghidupi dirinya sendiri.
Penurunan ini terjadi akibat peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi saban tahun, masuknya layanan transportasi daring ke Boyolali, dan perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang penumpang bisa dijemput keluarganya. Kondisi ini sebetulnya jamak terjadi di kabupaten atau kota lain.
Baca Juga: Jalan Sunyi Angkutan Umum Boyolali
Beruntung trayek-trayek di Boyolali masih lengkap. Meski demikian, kendaraan yang melayani trayek itu susut tajam menjadi hanya 3 dari 10 kendaraan yang biasa beroperasi di era prapandemi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Boyolali memperlihatkan tren jumlah kendaraan di Boyolali terus meningkat mulai dari 2015-2019. Bahkan selama periode lima tahun itu, jumlah kendaraan di Boyolali bertambah 100.000 unit. Jumlah itu didominasi oleh kepemilikan sepeda motor dengan persentase hampir 90 persen.
Jumlah sepeda motor di Boyolali bertambah dari semula 283.122 unit pada 2015 menjadi 369.139 unit pada 2019. Artinya, setiap keluarga di Boyolali pada 2019 setidaknya memiliki 1 sepeda motor untuk mendukung mobilitas harian.
Baca Juga: Gantung Diri, IRT di Giriwoyo Wonogiri Tinggalkan Surat, Ini Isinya
Untuk membantu para awak dan pengelola angkutan umum yang terdampak pandemi, Dishub Boyolali berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah agar bisa memberikan bantuan sosial. Hal ini terlihat salah satunya seperti bantuan sosial untuk pengelola dan kru bus AKDP dan AKAP mendapatkan bantuan uang tunai dari Pemprov Jawa Tengah.