Solopos.com, WONOGIRI — Jumlah warga Wonogiri yang masuk kategori miskin ekstrem menurut data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dari pemerintah pusat berubah pada akhir Desember 2023.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri segera memverifikasi dan mengevaluasi data tersebut. Sebab, data itu menjadi dasar dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Wonogiri, Heru Utomo, mengatakan ada perubahan jumlah penduduk miskin dalam data P3KE.
Data P3KE yang dia sampaikan kepada Solopos.com pada Desember 2023 ternyata belum diverifikasi dan dievaluasi. Pemkab baru akan memverifikasi data P3KE itu mulai Januari 2024 ini.
Sebagai informasi, pada Desember 2023 jumlah warga Wonogiri yang masuk data kemiskinan ekstrem versi P3KE ada 136.799 keluarga atau 511.154 jiwa. Jumlah itu lebih banyak dibanding data P3KE pada awal 2023 yang sebanyak 132.894 keluarga atau 485.875 jiwa.
”Iya ternyata data itu belum diverval [verifikasi dan evaluasi]. Verval baru akan kami lakukan besok. Setelah hari ini ada bimtek [bimbingan teknis] verifikasi di Semarang,” kata Heru saat dihubungi Solopos.com, Selasa (16/1/2024).
Heru menyampaikan data terbaru jumlah penduduk yang masuk data P3KE itu masih perlu diverifikasi. Sebab ditemukan ada 4.244 warga tanpa informasi nomor induk kependudukan (NIK) dalam data tersebut. Selain itu, ada 69.158 penduduk yang tidak sinkron antara nama, NIK, dan alamat.
Heru menjelaskan perubahan tersebut karena pengelola data itu kini tidak lagi pemerintah provinsi, melainkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama stakeholders terkait. Perubahan data warga miskin itu juga mengubah status kemiskinan ekstrem di Wonogiri.
Saat kali pertama data P3KE muncul, Pemkab Wonogiri diinstruksikan untuk fokus menangani penduduk miskin ekstrem di 71 desa di 23 kecamatan. Namun, saat ini dengan perubahan data itu, warga miskin tersebar di 294 desa/kelurahan di 25 kecamatan di Wonogiri.
“Data ini nanti akan digunakan sebagai basis data untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial pangan beras. Bantuan itu rencananya diberikan setiap bulan selama enam bulan bagi warga miskin yang masuk data P3KE,” terang dia.
Status Kesejahteraan
Atas dasar itu, lanjut dia, data tersebut bakal diverifikasi dan evaluasi. Informasi yang dihimpun Solopos.com, dari laman resmi layanan data P3KE, p3ke.kemenkopmk.go.id, menyebutkan data tersebut berisi informasi sosial ekonomi dan demografi penduduk berdasarkan status kesejahteraan.
Maka dari itu, setiap kabupaten/kota memiliki data P3KE. Meski berguna untuk menangani kemiskinan ekstrem, data P3KE bukanlah basis data kemiskinan, melainkan data yang memuat nama, alamat, NIK warga dengan tingkat kesejahteraan dari paling rendah.
Pemeringkatan dikelompokkan berdasarkan desil 1 sampai 10. Desil 1 merupakan keluarga dalam kelompok 10% kesejahteran terendah. Desil 1 keluarga dalam kelompok 10%–20% kesejahteraan terendah. Desil 3 adalah keluarga dalam kelompok antara 20-30% kesejahteraan terendah, dan seterusnya.
Dalam penjelasannya, desil 1 berisi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sementara desil 2–4 berisi keluarga rentan miskin. Adapun indikator miskin dalam data P3KE itu mengacu pada standar nasional 2021 yaitu pengeluaran senilai Rp472.525/kapita/bulan.
Sedangkan miskin ekstrem standar pengeluarannya Rp322.170/kapita/bulan. Pengeluaran individu di bawah itu berarti masuk dalam penduduk miskin atau miskin ekstrem.
Sementara itu, di Wonogiri jumlah penduduk yang masuk dalam desil I P3KE sebanyak 38.187 keluarga atau sebanyak 166.166 jiwa kategori miskin. Mereka tersebar di seluruh desa/kelurahan dan kecamatan.
Sebelumnya, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, masih menyangsikan angka kemiskinan dalam data P3KE itu. Dia mengatakan Pemkab Wonogiri sudah banyak mengintervensi komponen-komponen dalam indikator kemiskinan.
Di sisi lain, pada 2022 pertumbuhan ekonomi Wonogiri pun mencapai 5,63%. Tingkat pengangguran terbuka juga di bawah 2%.
“RTLH sudah kami selesaikan, simbol-simbol kemiskinan lain juga sudah kami intervensi. Faktanya tidak ditemukan orang kelaparan di Wonogiri. Tak suruh menunjukkan, siapa itu, di mana [penduduk miskin] biar kami intervensi.” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
