Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Tiga bulan terhitung Juli hingga September warga miskin (Gakin) di Sukoharjo ditengarai tidak akan mendapat bantuan jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda) lantaran anggarannya sudah habis. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memperkirakan anggaran Jamkesda senilai Rp 1,2 miliar/tahun bakal habis pada pertengahan tahun.
Sebelumnya, pada tahun lalu kondisi demikian sudah pernah terjadi. Anggaran Jamkesda senilai Rp 1 miliar/tahun sudah habis pada Oktober sehingga bantuan untuk Gakin di bidang kesehatan distop. Akibatnya, mulai November hingga Desember warga miskin yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak lagi dilayani di RSUD melainkan dikembalikan lagi ke Puskesmas.
Dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) komisi IV di penghujung tahun lalu, Gakin akhirnya juga tidak diobati di Puskesmas lantaran keterbatasan tenaga kesehatan maupun alat-alat medis yang ada.
Direktur RSUD, dr Machmud Surjanto SpB menjelaskan, anggaran Jamkesda memang minim. ”Kami perkirakan anggaran Jamkesda akan habis pada pertengahan tahun. Tapi untuk lebih pastinya coba dicek ke bagian keuangan,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Kamis (4/2).
Machmud menambahkan, setiap bulan rata-rata anggaran Jamkesda yang digunakan maksimal Rp 200 juta. Dengan alokasi anggaran yang ada senilai Rp 1,2 miliar diperkirakan bantuan akan habis pada pertengahan tahun.
Kondisi demikian, jelas Machmud bisa diatasi. Salah satunya dengan pengajuan penambahan anggaran melalui APBD-Perubahan (APBD-P). Dengan adanya penambahan dana melalui APBD-P, diharapkan kekurangan dana pada semester kedua bisa ditutup.
Kasi Pelayanan Medik, Rusjiyanto menjelaskan, untuk Januari lalu anggaran Jamkesda yang digunakan senilai Rp 150 juta. ”Untuk Januari anggaran yang sudah kami gunakan Rp 150 juta. Kalau ditanya bagaimana bulan-bulan berikutnya, kami tidak tahu. Tapi ya bisa lebih, bisa juga masih sama habisnya,” jelas dia.
Rusjiyanto menambahkan, besarnya anggaran Jamkesda yang dikeluarkan per bulan tidak bisa dilepaskan dari banyaknya Gakin yang berobat dengan bekal SKTM. ”Sebenarnya untuk penyeleksian Gakin itu ada di tingkat kelurahan sampai kecamatan. Sedang kami tidak punya wewenang. Artinya ketika mereka sudah lolos di kelurahan atau kecamatan, kami tidak bisa menolak untuk memberikan pelayanan,” jelas dia.
Anggota komisi IV, M Samrodin mengatakan, tidak bisa RSUD mengandalkan anggaran perubahan. Sebab, APBD-P baru mulai dibahas pada September mendatang. Sedang untuk pencairannya dipastikan lebih lama.
aps