Kader PMD Karanganyar Sambat Uang Operasional Habis untuk Urus SPj

Kader PMD Karanganyar mengeluhkan uang operasional minim.

Solopos.com, KARANGANYAR – Ratusan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang berada di Karanganyar “menjerit” karena uang operasional yang diperoleh saat menjalankan tugas dinilai sangat sedikit. Para KPMD di Bumi Intanpari berharap pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah desa (pemdes) di Bumi Intanpari dapat turun tangan memikirkan nasib mereka.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Berdasarkan informasi yang dihimpun , KPMD di Bumi Intanpari mulai dibentuk tahun 2016. KPMD dibentuk menyusul munculnya UU No.6/2014 tentang Desa. Di setiap desa, terdapat lima KPMD.

Salah satu tugas KPMD, yakni mendampingi desa dalam rangka menggunakan dana desa. Selama ini, dana operasional KPMD masih menggantungkan bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov)Jateng, yakni senilai Rp5 juta per tahun. Dana tersebut digunakan menunjang operasional lima KPMD yang bertugas di masing-masing desa.

Koordinator KPMD Jetis, Kecamatan Jaten, yakni Suparmin, saat ditemui di sela-sela Dialog Bersama dengan Bupati Karanganyar-Wabup Karanganyar-Satrek KPMD Jateng di rumah dinas Bupati Karanganyar, Sabtu (3/2/2018), mengatakan uang operasional yang diperoleh masih sangat minim.

“Selain minim, kami harus membuat surat pertanggungjawaban (SPj) yang sangat njlimet dan sangat rinci. Kalau dipikir-pikir, uang operasional itu bisa habis untuk mengurus SPj. Harapannya, bisa ditambah lagi, entah dari kabupaten atau desa,” kata dia.

Hal senada juga dijelaskan Koordinator KPMD Tasikmadu, Sugiyono, saat berdialog dengan Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan Wabup Karanganyar, Rohadi Widodo.

Sugiyono berharap Pemkab Karanganyar dapat mengajak pemdes di Bumi Intanpari agar bersama-sama memperhatikan peningkatan kapasitas setiap KPMD. “Di desa bisa menganggarkan terkait peningkatan kapasitas KPMD,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jateng, Nadi Santoso, mengakui uang operasional yang diperoleh KPMD di Jateng masih sangat minim. Guna menambah operasional itu dibutuhkan koordinasi yang sinergi antara pemprov, pemkab, dan pemdes.

“Kendati KPMD ini adalah sukarelawan, yang perlu diketahui bersama adalah KPMD ini milik bersama. Pemkab atau pemdes di masing-masing daerah di Jateng dapat ikut memikirkan peningkatan operasional KPMD. Salah satu di antaranya melalui peningkatan kapasitas,” katanya.

Menyikapi masih sangat minimnya dana operasional yang diterima KPMD di Karanganyar, Pemkab Karanganyar berkomitmen untuk menjalin komunikasi dengan pemdes dan pemprov. Di sisi lain, pemkab sepakat kinerja atau kualitas KPMD harus selalu ditingkatkan dengan memperhatikan regulasi yang ada.

“Nanti, kami akan bicara dengan pemprov juga terkait urusan SPj yang harus dibuat KPMD yang njlimet itu,” kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono, yang duduk berdampingan dengan Wabup Karanganyar, Rohadi Widodo.