Solopos.com, KARANGANYAR — Bupati Karanganyar, Juliyatmono, berangan-angan masa depan kawasan wisata Tawangmangu jauh lebih bersih, nyaman, serta bebas kemacetan. Sejauh ini persoalan parkir, infrastruktur jalan, hingga pedagang kaki lima (PKL) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pengembangan wisata di sana.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Bupati menilai tiga persoalan itu belum bisa teratasi. Pemkab Karanganyar terbentur aturan untuk menanganinya. “Jalan, parkir, sampai penataan PKL itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng. Semua itu aset milik provinsi,” kata Juliyatmono ketika berbincang dengan Solopos.com, Jumat (21/7/2023).
Persoalan parkir terjadi karena minimnya kantong-kantong parkir. Setiap musim liburan, terjadi kepadatan lalu lintas di kawasan wisata Tawangmangu karena banyaknya kendaraan yang diparkir di bahu jalan.
Persoalan berikutnya adalah menjamurnya PKL yang memanfaatkan trotoar di sepanjang jalan utama, tepatnya dari depan Pasar Tawangmangu ke timur. Banyak pengunjung yang memarkir kendaraan di sepanjang jalur tersebut mengakibatkan arus lalu lalu lintas tersendat.
Untuk mengatasi persoalan ini, Bupati mengaku telah berulang kali meminta Pemprov Jawa Tengah membangun kantong parkir. Tidak hanya itu, Bupati juga meminta PKL ditata dalam satu kawasan.
Sayangnya permintaan tersebut sejauh ini belum pernah direalisasikan. Pemkab sendiri tak bisa berbuat banyak untuk menata PKL dan parkir. Begitu juga dengan infrastruktur jalan di Tawangmangu yang merupakan aset Pemprov. Tahun lalu, Pemprov telah memperlebar jalan utama Tawangmangu.
Namun untuk jalan alternatif dari Sumokado ke Grojogan Sewu masih belum digarap optimal. Jalan tersebut juga masih aset Pemprov. Jika jalan alternatif ini dibenahi, menurut Bupati, dapat memecah kepadatan lalu lintas di jalan utama.
Bupati khawatir bila tiga persoalan itu tidak segera ditangani, Tawangmangu akan ditinggalkan pengunjung. “Kalau sudah crowded pasti pengunjung malas ke sana. Jadi perlu ditata semuanya. Pemprov juga tidak disiplin pemanfaatan trotoar,” kata dia.
Bupati berangan-angan Tawangmangu menjadi tempat wisata yang memberikan kenyaman bagi pengunjung. Tak dimungkiri, para pengunjung ke Tawangmangu selama ini ingin menikmati suasana alam pegunungan dan udara bersih. Sementara dengan kondisi yang padat tentu akan membuat pengunjung malas berkunjung di Tawangmangu.
“Andai trotoar itu ditata, bersih dari PKL dan kendaraan tidak parkir sembarangan, pengunjung akan nyaman saat di Tawangmangu. Bisa jalan-jalan santai,” tuturnya.
Bupati mengakui Tawangmangu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tumbuh pusat-pusat kuliner, vila, dan penginapan baru. Dari sisi regulasi, Pemkab memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Tawangmangu. Meski ada kemudhan, persoalan analisis dampak lingkungan dan rencana detail tata ruang kota (RDTRK) tetap dikedepankan.
Lebih jauh Juliyatmono memaparkan bisnis kuliner yang mulai menjamur juga perlu ditata. Jangan sampai Tawangmangu terlalu padat dengan tumbuhnya pusat-pusat kuliner yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis kuliner itu sendiri.
“Harus ditata dengan baik. Karena jika tidak ditata dan sudah terlalu padat pasti tidak mengutungkan banyak pihak. Akan terjadi persaingan satu sama lain,” kata dia.
Pemkab Karanganyar akan mengkaji lebih lanjut terkait keberadaan bisnis kuliner di Tawangmangu. Kajian dilakukan dengan menghitung rasio pengunjung dan tempat kuliner di sana. Bupati justru menginginkan agar bisnis kuliner ini bergeser di wilayah luar Tawangmangu, seperti Karangpandan, Matesih dan lainnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
