Solopos.com, SRAGEN — Dalam penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen masih memiliki pekerjaan rumah (PR), khususnya di Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, yang hingga kini belum memiliki bidan desa sejak 2019. Padahal ada desa yang memiliki lebih dari satu bidan desa.
Bidan desa menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan di desa, khususnya untuk menekan angka stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian balita.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menemukan adanya desa yang tidak memiliki bidan desa sejak tiga tahun lalu setelah mengumpulkan seluruh bidan di Pendapa Sumonegaran Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Sragen, Rabu (22/2/2023).
“Coba saya cek, ada desa yang tidak punya bidan desa?” tanya Yuni, sapaan Bupati.
Satu orang mengacungkan jari dan menyebut Desa Kalangan, Gemolong. Selama ini pelayanan bidan desa di Kalangan diampu oleh bidan Desa Nganti, Gemolong. Yuni mencatat temuan itu dan segera mengisi kekosongan supaya pelayanan optimal di tingkat desa.
“Adakah bidan desa yang tidak tinggal atau domisili di desa tempat tugasnya?” tanya Yuni lagi.
Pertanyaan itu membikin semua bidan desa berbicara sendiri. Yuni pun kemudian meminta kepala Puskesmas Miri untuk menyampaikan kondisinya.
Ternyata ada satu bidan di wilayah Kecamatan Miri yang tidak tinggal domisili di tempat tugasnya, yakni bidan Desa Gilirejo Baru.
Yuni menyadari Gilirejo Baru merupakan desa terjauh dari Sragen. Kalau tidak tinggal di desa tempat kerja, kata dia, lalu bagaimana pelayanannya.
Pertanyaan itu dijawab bidan desa tetap memberi pelayanan dari pagi sampai sore sesuai jam kerja. Bidan itu awalnya tinggal di Plupuh dan sekarang ikut suaminya di Sumberlawang.
“Saya bilang pakta integritas itu penting. Salah satunya bidan harus tinggal dan domisili di desa tempat kerjanya. Kepala Dinas Kesehatan supaya mendata semua bidan desa dan diminta komitmennya untuk tinggal di desa tempat kerjanya,” ujar Yuni.
Dia menerangkan desa yang memiliki lebih dari satu bidan desa supaya digeser untuk mengisi kekosongan di Kalangan. Dia meminta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) duduk bersama dengan Dinkes untuk mencari strategi kenapa stunting di Sragen Tinggi.
Survei status gizi Indonesia (SSGI) membuat Bupati kaget karena angkanya 24%. Padahal berdasarkan hasil elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) hanya 10,72%
“Masalah ini harus diurai satu-satu. Sragen jadi pilot project Bank Dunia. Keutuhan antropometri juga dipenuhi Kementerian Kesehatan. Nanti antropometri itu didistribusikan ke posyandu, masalahnya kader posyandu bisa enggak?,” ujar Yuni yang dijawab serentak dengan kata “bisa”.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
