SOLOPOS.COM - Ilustrasi pelajar. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
Solopos.com, SOLO – Kalangan dunia pendidikan di Solo, Jawa Tengah, setuju dengan rencana penghapusan UN. Sementara itu, perubahan kebijakan harus didahului dengan perubahan regulasi.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wilayah VII Jawa Tengah (Jateng), Suyanta, mendukung rencana penghapusan ujian nasional (UN). Dia sepakat dengan pernyataan penghapusan UN yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim.
Suyanta menilai, selama ini nilai UN tidak digunakan untuk syarat kelulusan. Melainkan keikutsertaan siswa.
“Bisa juga begitu-begitu. UN dihapus. Selama ini nilai UN tidak digunakan untuk syarat kelulusan, keikutsertaannya yang sebagai syarat. Kegunaan nilai UN untuk mengukur kemajuan pendidikan,namun demikian nampaknya perlu dikaji ulang,” ujarnya kepada Solopos.com, Kamis (28/11/2019).
Suyanto menambahkan, merujuk tujuan pemerintah sekarang dengan tagline SDM Unggul Indonesia Maju, perlu dijabarkan makna SDM unggul tersebut. Menurutnya, yang dimaksud adalah SDM unggul dengan ciri kompetensi dan berkarakter.
“Dari situ andil UN dalam SDM unggul hanya sedikit. Jika masuk pada konsep kompetensi, tidak harus setiap siswa menguasai semua mata pelajaran. Sehingga UN perlu ditinjau ulang,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Solo, Agung Wijayanto, mengatakan Mendikbud dalam program 100 hari kerja memang sedang mencari masukan-masukan untuk dijadikan dasar dalam membuat perubahan kebijakan. Menurutnya, perubahan-perubahan kebijakan itu diawali dengan perubahan regulasi.
Demikian pula dengan UN. Saat ini masih ada peraturan yang mendasari pelaksanaannya sehingga perlu digali masukan-masukannya sebelum diubah. Bahkan, perubahan kebijakan tentang tugas guru sebagai pendidik sebagaimana disampaikan Mendikbud pada Hari Guru 2019 lalu juga sedang digali masukannya.
“Kebetulan saya sedang di Bogor dalam rangka memberi masukan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang memungkinkan untuk bisa direvisi untuk mendorong agar guru bisa merdeka dari beban administratif,” ujarnya.