SOLOPOS.COM - Bendahara DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng Pramestuti (dua dari kanan) menunjukkan hadiah karya seni buatan para difabel di Gedung Kartini Sragen, Selasa (26/11/2019). (Solopos/Tri Rahayu)
Solopos.com, SRAGEN -- DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jateng akan mengumumkan hasil survei politik 21 kabupaten/kota yang bakal menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, Kamis (28/11/2019).
DPD PDIP akan mengundang para pimpinan DPC se-Jateng untuk mendengarkan hasil survei tentang potret fenomena politik daerah menjelang pilkada 2020.
Penjelasan tersebut disampaikan Bendahara DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng Pramestuti saat ditemui wartawan di sela-sela kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Gedung Kartini Sragen, Selasa (26/11/2019) petang.
Ratusan GTT/PTT Klaten Curhat ke Bupati Pada Hari Guru, Ini Isinya
Agustina menyampaikan target Pilkada 2020 yakni menang di 21 kabupaten/kota di Jateng. Target tersebut akan lebih raional bila sudah melihat hasil survei pertama itu.
"Survei itu untuk melihat tren, dukungan, adakah calon yang mulai bergerak, dan melihat kompetitor. Solo masuk dalam survei itu. Saya kira setiap kabupaten/kota di Jateng memiliki fenomena politik yang berbeda-beda," jelas Agustina yang juga legislator DPR RI itu.
Agustina mencontohkan di Solo sosok yang muncul seperti Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Purnomo, dan Teguh Prakosa itu nanti bisa dilihat persentase peluangnya berapa. "Termasuk isu dan apa kata orang juga harus disampaikan," ujar Agustina.
Pilkada Solo: PAC PDIP Siapkan Spanduk Dukungan Purnomo-Teguh, Jumlahnya Ribuan!
Agustina menyampaikan DPD PDIP Jateng mendapat waktu khusus untuk membuka pendaftaran kepala daerah, yakni 6-12 Desember 2019. Dia mengatakan DPP memiliki pertimbangan tersendiri untuk menetapkan tanggal pendaftaran bagi DPD PDIP Jateng.
Untuk membuka pendaftaran, ujar dia, DPD harus menyelesaikan komunikasi dengan DPC. Di sisi lain, DPD mendapat waktu tersendiri karena Jateng merupakan basis dukungan yang besar.
"DPD membuka pendaftaran itu karena memenuhi aturan partai dan bagian dari keterbukaan informasi publik," katanya.