SOLOPOS.COM - Tangkapan layar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau BEM UNS Solo membuat petisi untuk mendesak civitas akademica UNS menyikapi situasi politik menjelang Pemilihan Umum melalui plaform change.org, Senin (5/2/2024). (Solopos.com/Dhima Wahyu Sejati)
Solopos.com, SOLO—Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau BEM UNS Solo membuat petisi untuk mendesak civitas academica UNS menyikapi situasi politik menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Petisi tersebut dibuat di change.org yang dibuat sejak 3 Februari 2024 lalu. Pantauan Solopos.com, Senin (5/2/2024) petisi dengan judul Mendesak Civitas Akademika UNS dalam Menyikapi Kemunduran Demokrasi Indonesia itu berhasil menggalang 1.385 tanda tangan.
Petisi tersebut dibuat mengikuti banyaknya kampus yang secara spesifik mengkritik sikap Presiden Jokowi karena melakukan manuver politik yang melanggar etika. Dalam keterangan petisi itu ditulis, deklarasi yang dilakukan beberapa universitas menandakan demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa presiden boleh untuk memihak dalam kontestasi Pilpres dinilai mencederai nilai demokrasi. Terlebih saat ini putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ikut sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Hal itu menimbulkan konflik kepentingan dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Atas situasi tersebut, perlu adanya ketegasan dari civitas academica UNS untuk mengambil sikap atas kemunduran demokrasi Indonesia.
Presiden BEM UNS Solo, Agung Lucky Pradita, mengatakan pihaknya sengaja membuat petisi tersebut agar civitas academica UNS berani bersuara menyikapi kemunduran demokrasi menjelang Pemilu 2024.
“Jadi petisi itu sebagai landasan mendesak civitas akademik UNS bersikap. Lalu secara konkret kami juga mendesak para guru besar, dengan kapasitas ilmu mereka jangan sampai diam. Jadi menjadi kewajiban mereka menjaga kemurnian demokrasi,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Senin (5/2/2024).
Agung menilai situasi saat ini banyak terjadi kejanggalan, terutama menjelang 14 Februari 2024.
“Presiden pun berasal dari Solo gitu kan, harusnya memiliki tata krama dan unggah-ungguh sebagaimana orang Solo, namun saat ini dipertontonkan oleh gimmick politik yang dibuat oleh Joko Widodo sendiri,” kata dia.
Dia berharap dengan adanya pergerakan dari civitas academica UNS menyikapi isu kemunduran demokrasi bisa menjaga marwah dari integritas politik dan kemurnian demokrasi di Indonesia.
“Apalagi UNS sebagai kampus benteng Pancasila, sudah seharusnya menegakkan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi nilai demokrasi,” kata dia.