SOLOPOS.COM - Warga berunjuk rasa di Jl Adi Soemarmo, Colomadu, Kamis (30/5/2013). Mereka kesal karena Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum juga memperbaiki kerusakan di jalan tersebut.dokJIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu
Warga berunjuk rasa di Jl Adi Soemarmo, Colomadu, Kamis (30/5/2013). Mereka kesal karena Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum juga memperbaiki kerusakan di jalan tersebut.dokJIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu
KARANGANYAR-Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karangnyar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar satu suara soal polemik masyarakat Colomadu yang ingin memisahkan diri dari Bumi Intan Pari.
Alih-alih menanggapi ancaman memisahkan diri dari masyarakat Colomadu, baik kalangan dewan maupun Pemkab hanya meminta mereka bersabar menanti realisasi perbaikan Jl Adi Soemarmo. “Kalau soal wacana memisahkan diri saya tidak mau berkomentar, besok biar Ibu [Bupati Rina Iriani] saja yang menjawab. Intinya Jl Adi Soemarmo pasti akan diperbaiki,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi, saat dicegat wartawan seusai menghadiri rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Jateng di Gedung DPRD Karanganyar, Sabtu (1/6).
Samsi juga enggan menanggapi pernyataan DPRD Solo yang siap membuka pintu bagi Colomadu jika ingin bergabung dengan Kota Bengawan. Dia hanya ingin meyakinkan masyarakat bahwa proyek perbaikan jalan akan dianggarkan dalam APBD Perubahan. Namun, pihaknya belum dapat menjawab permintaan masyarakat untuk meningkatkan kelas jalan.
“Peningkatan jalan itu butuh biaya yang sangat tinggi, dana Pemkab belum bisa mencukupi. Kami anggarkan perbaikannya dulu secara bertahap,” imbuhnya.
Pemkab Karanganyar juga berencana mengajukan pengalihan status Jl Adi Soemarmo menjadi wilayah pengelolaan Provinsi Jateng. Dengan demikian, lanjut Samsi, dana perbaikan jalan dapat terkover dari APBD Provinsi.
Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, juga enggan berkomentar soal wacana pemisahan diri Kecamatan Colomadu ataupun tanggapan DPRD Solo yang siap membuka pintu. Menurut Sumanto, wacana itu rawan menimbulkan gesekan, terlebih bagi hubungan antara Solo dan Karanganyar. Namun, dia memastikan pemkab dan DPRD akan mempertahankan Colomadu dalam pengelolaan Karanganyar.
“Secara kelembagaan saya dapat memahami keresahan masyarakat, tapi kan tidak bisa hanya gara-gara jalan rusak terus minta memisahkan diri, prosesnya kan tidak mudah. Jelas kami akan pertahankan,” ungkapnya.
Sumanto menegaskan Colomadu masih menjadi tanggung jawab Pemkab Karanganyar, sehingga segala keperluan masyarakat termasuk perbaikan jalan bakal ditanggung pemkab. Dia memastikan duit perbaikan jalan akan diusulkan dalam penyusunan APBD Perubahan 2013.
“Anggaran Pemkab kan terbatas, sementara jalan Kabupaten yang butuh perbaikan sangat banyak. Jangankan kabupaten, jalan provinsi dan jalan negara saja banyak yang rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan,” kilahnya.
Namun, Sumanto mengakui selama lima tahun terakhir Pemkab Karangnyar lebih memprioritaskan perbaikan jalan di pedesaan. “Jalan yang rusak itu bukan hanya di Colomadu, di Jumantono dan daerah lain bahkan lebih parah, jadi kami konsentrasi perbaiki jalan di desa-desa dulu,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Handarbeni Karanganyar (Mahaka), Kiswadi Agus, mengimbau masyarakat Colomadu berpikir jernih. Dia menilai ancaman pemisahan diri itu hanyalah buah emosi sesaat dari masyarakat yang terlanjur kecewa kepada Pemkab Karanganyar.
Meskipun secara geografis letak Colomadu terpisah dari Karanganyar dan lebih dekat dengan Solo, kecamatan itu memiliki kedekatan sejarah dengan Bumi Intan Pari. “Sejarah kan tidak bisa dihapus, Colomadu itu ya bagiannya Karanganyar, jadi sangat sayang jika harus melepaskan diri,” tutupnya.
