SOLOPOS.COM - Ketua RT 010 Brakbunder, Desa Katelan, Tangen, Sragen, Sri Wahono, menunjukkan kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama Surip yang lahir pada 1 Desember 1940, Jumat (30/10/2015). Penerima KIS tersebut sudah meninggal dunia pada 2010 lalu. (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)
Kartu Indonesia Sehat digulirkan pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat.
Solopos.com, SRAGEN — Banyak keluarga miskin di Sragen tak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun anak balita dan warga yang meninggal dunia pada 2010 lalu justru mendapat kartu sakti itu.
Ketua RT 010 Dusun Brakbunder, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Sri Wahono, menemukan sejumlah kejanggalan dalam realisasi KIS di wilayahnya. Dia mengisahkan sepekan lalu 25 ketua RT di Katelan dikumpulkan petugas Puskesmas Tangen untuk membagikan KIS untuk warga miskin di setiap RT.
Jumlah penerima KIS itu, sebut Sri, rata-rata hanya tujuh orang per RT. Sri menyebut ada tujuh orang penerima KIS di lingkungan RT 010 Dusun Brakbunder.
Jumlah penerima KIS itu, sebut Sri, rata-rata hanya tujuh orang per RT. Sri menyebut ada tujuh orang penerima KIS di lingkungan RT 010 Dusun Brakbunder.
Ketujuh penerima KIS itu di antaranya Kiki Adi Nurcahyo yang masih berumur empat tahun, Anisa Tito Bramana juga berusia empat tahun, Al Fanz Kevin Bumasaksi berumur lima tahun, Siti Harmanis, 25, Marsanto, 35, Wahyu Widayat, 12, dan Surip yang meninggal dunia pada 2010.
“Kenapa anak di bawah lima tahun [balita] justru dapat KIS padahal orang tuanya tidak. Orang yang sudah meninggal dunia tahun 2010 juga dapat KIS padahal KIS itu program Jokowi-JK yang terpilih dalam Pilres [Pemilihan Presiden] 2014. Yang janggal lagi, masa tanggal dan bulan lahir penerima KIS sama, yakni 01 Desember semua,” kata Sri saat ditemui wartawan di kediamannya, Jumat (30/10/2015) siang.
“Hla aneh, tidak ada pendataan apa-apa kok tiba-tiba turun KIS. Hal itu menjadi pertanyaan 25 RT di Katelan ini. Dalam pertemuan dengan pegawai puskesmas juga jadi pertanyaan. Padahal jumlah keluarga miskin di RT 010 saja ada 17 orang. Tak satu pun dari mereka yang dapat KIS. Mereka itu baru kami usulkan untuk dapat program bedah rumah tidak layak huni [RTLH],” tuturnya.
Ketua RT 011 Dusun/Desa Katelan, Sarno, mengatakan ada 11 orang penerima KIS di lingkungan RT 011 tetapi empat KIS di antaranya dikembalikan ke puskesmas karena sudah pindah domisili ke luar Sragen dan sudah meninggal dunia. Dia mengatakan dari tujuh penerima KIS ada satu di antaranya yang baru berumur tujuh tahun sedangkan orang tua anak itu tidak dapat KIS.
“Kami juga menemukan kejanggalan pada data tanggal dan bulan lahir penerima KIS yang sama persis. Hanya tahunnya yang berbeda. Kapan pendataannya saya tidak tahu. Kenapa terjadi seperti itu ya itu urusan pemerintah karena RT tidak pernah dilibatkan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen, Hargiyanto, menyebut realisasi KIS di Sragen dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap I, kata dia, baru tercetak 36.000 buah KIS.
Kuota KIS di Sragen, ujar dia, sebanyak 3309.668 warga miskin yang sebelumnya dikaver dengan kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas).
“Data penerima KIS itu sama dengan data jamkesmas. Pemberian KIS didasarkan pada hasil PPLS [Pendataan Program Pelindungan Sosial) 2011 dan sempat ada revisi data pada September 2013. Kemungkinan penerima KIS yang masih balita itu merupakan hasil revisi September 2013. Untuk realisasi tahap II masih menunggu hasil cetak KIS di Kudus,” jelas Hargiyanto.
Dia menyampaikan ada banyak KIS yang terpaksa dikembalikan karena ada kekeliruan data secara fatal, seperti kondisi faktual tidak sesuai dengan tahun lahir, kesalahan tanggal lahir, kesalahan nomor induk kependudukan (NIK), meninggal dunia, pindah domisili dan seterusnya.
“Kekeliruan itu tentu akan diganti. Kenapa terjadi demikian, ya mungkin waktu pedataan yang menulis asal-asalan. Penataan itu kan di desa ya mungkin dibuat asal-asalan. Di sisi lain pencetakan KIS itu juga dikejar waktu. Pendataan itu mungkin ada di BPS [Badan Pusat Statistik],” ujarnya.