Solopos.com, KARANGANYAR – Penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kecamatan Mojogedang, Karanganyar, dinilai tidak tepat sasaran. Sekitar 15% dari total 5.173 penerima PSKS di wilayah setempat dinilai tak layak mendapat bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu.
Camat Mojogedang, Yopi Eko Jati Wibowo, terdapat 15 persen penerima PSKS yang dinilai tidak layak menerima bantuan karena jauh dari kriteria tidak mampu. Misalnya, ada penerima yang memiliki kendaraan bermotor.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Kalau dia [warga penerima bantuan] memiliki kendaraan bermotor, otomatis dia memiliki penghasilan lebih,” ujar dia saat ditemui Menurut Yopi, ada pula penerima bantuan yang memiliki sawah cukup luas. “Masih banyak warga Mojogedang yang jauh lebih layak mendapatkan bantuan,” terang dia. Yopi mengatakan kondisi tersebut terjadi karena data penerima bantuan PSKS berasal dari data pemerintah pusat. “Padahal sejak awal, data dari Badan Pusat Statistik [BPS] itu tidak akurat,” ungkap dia Yopi pun berharap pemerintah pusat tidak perlu menyangsikan kemampuan pemerintah daerah untuk terlibat dalam proses pendataan. Sebab bagaimanapun pemerintah daerah tahu kondisi masyarakatnya. Hal senada juga disampaikan Camat Karanganyar, Budi Supriyono. Dia mengatakan tidak semua penerima dana PSKS layak mendapatkannya. “Sebab yang lebih miskin dari itu masih banyak. Ke depan harus ada perubahan,” papar dia saat ditemui wartawan di Kantor Kelurahan Jungke belum lama ini.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
