SOLOPOS.COM - Ilustrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Solopos.com, SRAGEN – Pemkab Sragen meragukan akurasi data penerima kartu sakti Jokowi yang terdiri atas Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KPP) serta Kartu Keluarga Sejahtera (KSS) yang di-launching belum lama ini.
Hal tersebut lantaran dasar data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) selama ini kerap tak akurat menyasar warga miskin terutama di wilayah Sragen.
Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen, Suyadi, menguraikan semestinya sebelum peluncuran tiga kartu “sakti” tersebut dilakukan, ada pendataan ulang terhadap para calon penerima. Hal itu lantaran data warga miskin dinamis dari tahun ke tahun.
“Kalau itu menggunakan data beberapa tahun lalu, sebaiknya melalui pendataan ulang dulu. Saya sangsi penerima itu tepat sasaran. Saya punya asumsi seperti itu,” jelas dia saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (6/11/2014).
Dia menguraikan selama ini program untuk penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah pusat masih ada warga yang tak menerima bantuan tersebut. Selain itu, sejumlah bantuan diketahui tak tepat sasaran lantaran tak diterima warga miskin.
Lantaran hal itu, beberapa waktu terakhir pemkab melakukan validasi data warga miskin. Data tersebut, jelas dia, juga bakal menjadi dasar pemkab untuk keperluan berbagai program penanggulangan kemiskinan termasuk bergulirnya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Saraswati.
Disinggung nasib program Saraswati yang selama ini bergulir setelah KIS diluncurkan, Suyadi kembali menegaskan hingga kini pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
Meski demikian, pihaknya tak menampik program tersebut tetap mendapat porsi anggaran pada APBD 2015 mendatang.
“Makanya, pekan depan kami kumpulkan di UPTPK sejumlah satker menyikapi pemberlakuan kartu-kartu dari pusat tersebut,” ujar dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, juga menyampaikan hingga kini pemkab masih menunggu petunjuk dari pemerintah terkait bergulirnya tiga kartu sakti.
Dia tak menampik jika tiga kartu tersebut juga menyasar seluruh warga miskin, bisa jadi ada penarikan dana di APBD yang selama ini digunakan program penanggulangan kemiskinan di Sragen sebagai langkah mengantisipasi warga miskin tak terkover program pemerintah pusat.