Kasus KDRT di Sukoharjo Terus Meningkat, Mayoritas karena Masalah Ekonomi

Solopos.com, SUKOHARJO — Aduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sukoharjo ditemukan terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukoharjo kasus tersebut meningkat dari 15 aduan pada 2021 menjadi 19 aduan hingga September 2022.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

“12 sudah dicabut 5 sudah penyelidikan, 2 naik menjadi penyidikan. Rata-rata karena masalah ekonomi kemudian cekcok. Itu mayoritas semua dialami istri, KDRT rata-rata ringan tidak sampai menyeybabkan tidak bisa beraktivitas,” terang Kanit PPA Polres Sukoharjo, Ipda Ika Resta Bertyana saat ditemui di kantornya, Senin (17/10/2022).

Proses pendamaiannya bisanya ditemukan oleh kedua belah pihak, karena dari pihak perempuan kebanyakan tidak memiliki pekerjaan dan hanya mengandalkan pihak suami maka memilih membuat kesepakatan dan berdamai.

“Di Sukoharjo merata tidak ada satu lokasi tertentu yang paling banyak atau paling sedikit. Usia pernikahan pun berbeda-beda ada yang sudah berumur [usia pernikahannya] ada yang baru dua tahun menikah,” terang Ipda Ika.

Baca juga: Polisi Tanggapi Rumor Ayah Lesti Kejora yang Laporkan KDRT

Dia mengatakan selain faktor ekonomi terkadang pasangan suami istri tersebut belum sepenuhnya memahami karakter pasangannya hingga akhirnya memicu cekcok rumah tangga. Kasus KDRT yang diajukan di Polres Sukoharjo rata-rata selesai dengan perdamaian.

“Karena masih banyak faktor, terkadang selain ekonomi karena masih cinta, punya anak sehingga masih butuh biaya padahal pihak istri tidak bekerja. Kalau dua kasus berlanjut di tahun ini, keduanya sudah dalam proses cerai dan memang tidak mau rujuk,” jelas Ipda Ika.

Dua kasus itu juga naik penyidikan lantaran KDRT terus berulang dan tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga korban merasa kapok.

Pelaku akan mendapat ancaman hukum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23/2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp15 juta.

Sementara Manager Divisi Pencegahan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat, Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spek-HAM), Fitri Haryani, mengatakan hingga September 2022 aduan ke pihaknya soal kasus KDRT mencapai 58 kasus.

Baca juga: Arti Mimpi KDRT Tak Selalu Pertanda Buruk

“Tahun ini sampai bulan September ada 58 kasus, Kasus 2019 ada 64 kasus, pada 2020 ada 80 kasus. Untuk tahun 2021 sejumlah 74 kasus,” jelas Fitri kepada Solopos.com melalui sambungan telepon.