SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembatasan sosial atau pembatasan fisik. (Freepik)
Solopos.com, SUKOHARJO -- Pemkab Sukoharjo telah mengumpulkan semua data pendukung perlu tidaknya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB terkait Covid-19 untuk wilayah Soloraya.
Data pendukung itu meliputi jumlah kasus, kelompok rawan terpapar corona, dan transmisi lokal. Data itu untuk bahan evaluasi bersama bersama Gubernur Jawa Tengah guna menentukan arah kebijakan apakah perlu mengajukan PSBB atau tidak.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Bejo Raharjo, kepada wartawan saat jumpa pers di Gedung Menara Wijaya, Sukoharjo, Senin (20/4/2020).
Bangun Tidur, Perempuan Nguntoronadi Wonogiri Dapati Ibunya Gantung Diri di Dapur
Bangun Tidur, Perempuan Nguntoronadi Wonogiri Dapati Ibunya Gantung Diri di Dapur
Kebijakan perlu tidaknya PSBB di Soloraya terkait Covid-19 ini penting mengingat jumlah kasus positif Covid-19 terus bertambah setiap hari. Bahkan kini Sukoharjo menjadi daerah dengan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak di Soloraya.
“Semoga secepatnya bisa disampaikan hasil evaluasi oleh Gubernur. Hampir setiap hari ada peningkatan kasus terkait corona di Sukoharjo,” katanya.
Ogah Karantina Mandiri, 2 Warga Plupuh Sragen Dijebloskan ke Rumah Angker
Seperti diinformasikan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) sedang mengumpulkan data guna membahas kemungkinan pengajuan PSBB.
Kabarnya, dua wilayah yang sedang dibahas untuk diterapkan PSBB terkait pencegahan Covid-19 adalah Semarangraya dan Soloraya. Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo, mengatakan pembahasan dilakukan bersama dengan pimpinan kabupaten/kota terkait.
Viral Tukang Becak Dituduh Maling & Digebuki Satpam di Solo, Ini Kronologi Lengkapnya!
“Mulai Senin [20/4/2020] ini kami bahas. Kami baru mengumpulkan data dulu, nanti [kalau jadi] kami kan sudah punya kriteria untuk mengajukan PSBB,” kata dia, dihubungi Solopos.com, Senin sore.
Yulianto mengatakan akan menganalisis kriteria tertentu seperti epidemiologi, anggaran, jaring pengaman sosial, keamanan, dan sebagainya. "Tidak dalam waktu dekat, karena itu masuk keputusan politis. Kami dari kesehatan hanya menyediakan data epidemiologi," jelas dia.