Kasus Untung Wiyono, hasil pinjaman untuk kepentingan dinas nonbudgeter

Pernyataan itu disampaikan mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sragen, Adi Dwijantoro, saat dihubungi Espos, Kamis (14/7/2011), via telepon selulernya. Adi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Sragen juga mengungkapkan dana pinjaman itu ada yang digunakan untuk kepentingan Bupati yang saat itu menjabat, yakni Untung Wiyono.

“Saya tidak menggunakan uang hasil pinjaman itu sama sekali. Dana itu digunakan untuk kepentingan dinas nonbudgeter atau untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar APBD secara akumulasi sejak 2005. Yang mengetahui distribusi penggunaan dana itu Pak Kus (mantan Sekda, Kushardjono-red),” tegasnya.

Menurut Adi, penempatan deposito milik Kasda di dua BPR itu tidak melalui persetujuan DPRD. Dia mengaku namanya dipakai untuk pinjaman dengan jaminan deposito Kasda di dua BPR itu. “Hasil pinjaman dari BPR BKK Karangmalang juga sama, untuk kepentingan kedinasan. Tapi semua pinjaman di BPR BKK Karangmalang sudah lunas,” tukasnya.

Adi mengungkapkan ada aliran dana untuk kepentingan Bupati, tapi besaran dana itu tidak diketahui. Adi mengatakan hanya menandatangani berkas yang berisi angka-angka dalam rupiah tanpa menerima uangnya. “Meskipun sebagai Kepala DPPKAD saat itu, tapi saya hanya tanda tangan dan cuma lihat angka, tidak tahu uangnya” tandasnya.

Sementara, mantan Kabid Perbendaharaan Kasda DPPKAD Sragen, Sri Wahyuni, saat dihubungi Espos enggan untuk berkomentar. Mantan bawahan Adi Dwijantoro ini sempat menerima telepon saat Espos menghubungi telepon genggamnya. “Maaf, saya baru menghadap Bu Sekda (Plt Sekretaris Daerah, Endang Handayani-red),” ujarnya seraya mematikan ponselnya.