SOLOPOS.COM - Ilustrasi permukiman kumuh (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, SUKOHARJO -- Peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar secara berkelanjutan dilakukan di enam kawasan kumuh di Sukoharjo. Kawasan kumuh dipengaruhi tingginya arus urbanisasi dan permukiman padat penduduk terutama di bantaran Sungai Bengawan Solo.
Persoalan penanganan kawasan kumuh mencuat saat kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan di wilayah perkotaan seperti Grogol dan Kartasura pada pekan lalu. Kegiatan itu dihadiri kepala desa, tokoh masyarakat dan pemuda.
Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappelbangda Sukoharjo, Agus Purwantoro, mengatakan sesuai surat keputusan (SK) Bupati Sukoharjo kawasan kumuh tersebar di enam kecamatan yakni Kartasura, Grogol, Baki, Gatak, Mojolaban dan Sukoharjo seluas 202.654 hektare.
Baca Juga: Posisi Juventus Bergeming Seusai Hanya Main Imbang Di Kandang Verona
Penanganan kawasan kumuh dilakukan secara berkelanjutan dengan menekankan pada peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. "Penanganan kawasan kumuh harus diiringi perubahan perilaku masyarakat seperti tidak membuang sampah sembarangan. [Kawasan kumuh] Paling banyak di wilayah perkotaan yang penuh permukiman penduduk," kata dia, saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (27/2/2021).
Selain itu, tingginya arus urbanisasi juga memengaruhi kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Masyarakat di wilayah perdesaan pindah ke wilayah perkotaan secara bergelombang. Kawasan kumuh terbanyak di wilayah Grogol dan Kartasura.
Agus menyebut ada tujuh parameter yakni sanitasi lingkungan, sampah, rumah tidak layak huni (RTLH), air bersih, limbah, saluran drainase dan kualitas bangunan. "Kawasan kumuh juga banyak djumpai di bantaran Sungai Bengawan Solo yang melewati wilayah Grogol dan Mojolaban. Jarak antarrumah penduduk saling berdekatan dengan kualitas bangunan yang belum layak," ujar dia.
Baca Juga: Kabar Baik, Pemkab Sukoharjo Siapkan Subsidi Modal Untuk UMKM
Biasanya, kawasan kumuh tak dilengkapi sarana penunjang seperti akses jalan lingkungan, saluran drainase, penyediaan air bersih hingga pengelolaan sampah. Selama ini, penanganan kawasan kumuh melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sukoharjo. Misalnya, penanganan sampah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo dan RTLH ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo.
Camat Grogol, Bagas Windaryatno, mengatakan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kawasan kumuh terutama di wilayah permukiman padat penduduk.
Wilayah Grogol merupakan daerah penyangga atau satelit Kota Solo. Sehingga Grogol menjadi daerah berkembang yang dibarengi dengan arus urbanisasi. Selain kawasan kumuh, sampah juga masih menjadi problem yang hingga kini penanganannya belum tuntas.