SOLOPOS.COM - Pedagang masuk Pasar Klewer, Selasa (30/12/2014). (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)
Kebakaran Pasar Klewer Solo disebabkan oleh konsleting. Pedagang Pasar Klewer meminta kios sisi timur segera dibuka
Solopos.com, SOLO — Pedagang meminta Pemkot segera membuka ratusan kios Pasar Klewer sisi timur agar bisa dimanfaatkan untuk berjualan. Pedagang tak ingin menjadi pedagang bermobil yang harus berebut tempat dengan pedagang lainnya.
Keinginan pedagang itu disampaikan Endah, 41, pemilik kios L-5, saat bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim, di area parkir utara depan Masjid Agung, Selasa (13/1/2015).
“Kios Pasar Klewer sisi timur itu mbok endang [segera] dibuka. Banyak pedagang yang menunggu. Kalau di sini [area parkir] sering kehujanan dan kepanasan. Kapan kira-kira kios-kios itu dibuka? Omzet kami juga anjlok separuh lebih,”kata dia.
Umar hanya bisa mengimbau agar pedagang sabar saat mendengar keluhan pedagang. Umar mengatakan Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) masih membenahi instalasi listrik di kios Pasar Klewer timur. “Semoga dalam waktu dekat kios-kios itu segera bisa digunakan,” tutur dia.
Umar juga menyinggung tentang perbedaan data pedagang Pasar Klewer timur, yakni data dari DPP dan Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK). Dia menilai selisih 137 kios yang tak tercatat itu mestinya tidak terjadi mengingat kios di Pasar Klewer timur tidak terbakar.
“Kami minta DPP segera memanggil HPPK untuk sinkronisasi data. Masa selisihnya sampai 25% dari data yang tercatat di DPP. Apa semua kios sudah masuk di DPP? Prinsipnya harus ada pertemuan DPP dan HPPK,” ujar Umar.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, menyatakan DPRD tetap berpedoman pada data di DPP. Dia mengatakan semua penerbitan surat hak penempatan (SHP) itu harus lewat DPP dan otomatis ada nomor registrasi di DPP.
Komisi III juga memiliki salinan data dari DPP. Sayangnya, Honda enggan membuka salinan data pedagang itu.
“DPP dan HPPK bisa komunikasi lebih lanjut. Kalau kami di Komisi III tetap berpegang pada data DPP. Persoalan perbedaan data itu biar diselesaikan DPP,” kata Honda saat ditemui Solopos.com, Selasa.