KEBAKARAN PASAR KLEWER SOLO : Wali Kota: Keinginan Pasar Darurat Alut Versi Dewan Adat Tak Berdasar

Kebakaran Pasar Klewer Solo menyisakan masalah pasar darurat di Alut. Dewan Adat Keraton Solo meminta pasar darurat Alut dibangun Keraton. Sementara Pemkot menyebut keinginan itu tak ada dasar regulasinya.

Solopos.com, SOLO – Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai keinginan Keraton Solo kubu Dewan Adat untuk membangun pasar darurat Klewer di Alun-alun Utara (Alut) tidak berdasar.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Wali Kota menilai hal itu sulit dilakukan karena ketiadaan regulasi. Sebelumnya, Pemkot berancang-ancang mengeluarkan dana Rp22,1 miliar untuk proyek pasar darurat.

“Keraton minta yang bangun (pasar darurat) sana, dana dibantukan lewat pedagang. Yang seperti itu ya enggak ada regulasinya,” kata dia, Rabu (7/1/2015).

Wali Kota menyebut keinginan keraton dalam hal ini Dewan Adat berbeda dengan konsep pemerintah sehingga sulit disatukan. Pihaknya juga menampik pembangunan pasar oleh Pemkot terancam lambat. Rudy menjanjikan pedagang dapat masuk pasar sekitar April.

Atas kondisi tersebut, Rudy berencana menemui Raja Keraton, Paku Buwono (PB) XIII untuk membahas solusi pasar darurat. “Secepatnya saya temui Sinuhun. Saya mau minta pendapatnya,” tandas Wali Kota

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, mengatakan pembicaraan antara Pemkot dengan keraton kubu Dewan Adat tentang pembangunan pasar darurat belum final. Meski sudah mengajukan permohonan peminjaman Alut secara resmi, keraton belum secara tegas menjawab surat tersebut.

“Kami sudah minta, sudah ada pertemuan juga. Namun sampai sekarang belum ada izin resmi. Hal tentang biaya sewa dan sejenisnya pun belum dibicarakan,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Balai Kota, Rabu (7/1).

Walau belum membahas klausul sewa, Sekda menilai semestinya keraton tidak menentukan tarif tertentu untuk peminjaman Alut. Menurutnya pembangunan pasar di Alut merupakan kondisi darurat untuk menyelamatkan perekonomian pedagang Klewer.

Budi siap melobi keraton agar menggratiskan sewa lahan lokasi tersebut. “Kalau atas nama masyarakat, prinsipnya kami berusaha free (gratis). Namun memang perlu beberapa pembicaraan lagi,” kata dia.

Dalam waktu dekat Budi akan mengagendakan pertemuan kembali dengan perwakilan keraton. Pihaknya menargetkan pekan ini kepastian pembangunan pasar darurat di Alut dapat terealisasi.

Menurut Sekda, pembahasan yang berlarut-larut bisa merugikan pedagang dan lingkungan sekitar keraton. Diketahui saat ini pedagang mulai menguasai kawasan parkir dan bahu jalan di kawasan Alut untuk berjualan. “Memang butuh waktu, namun kami yakin tidak terlalu lama lagi,” tuturnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Solo, Subagiyo, mengatakan perlu pembicaraan dengan sejumlah elemen keraton untuk memuluskan pembangunan pasar darurat. Pihaknya tak ingin Pemkot justru bermasalah dengan hukum ketika mengeluarkan anggaran untuk pasar darurat. “Jangan sampai niat baik malah ujungnya urusan hukum.”

Sementara, Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Solo, K.P. Eddy Wirabhumi, masih enggan membicarakan nilai sewa untuk peminjaman Alut. Pihaknya hingga kini masih menawarkan solusi lain berupa pembangunan pasar darurat oleh keraton. Namun jika opsi itu tidak disetujui, Eddy siap menyeriusi opsi sewa.

“Pada dasarnya kami tidak memberikan tarif tertentu, tergantung pemerintah saja. Namun kami harap jangan terlalu rendah karena itu berkaitan dengan biaya pengelolaan kawasan keraton,” tandasnya.