Pemulung mengais barang-barang sisa kebakaran kios buku Sriwedari di Jl. Kebangkitan Nasional, Solo, Jumat (2/8/2013). Pemkot Solo menegaskan tak akan merelokasi pedagang Busri pascabencana, bahkan akan membangun ulang 22 kios yang hangus dengan dana APBD Perubahan 2013. (Agoes Rudianto/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO — Pengelolaan kios buku Mburi Sriwedari (Busri) menjadi sorotan pascaperistiwa kebakaran yang melalap 22 bangunan kios, akhir Juli lalu. Deretan kios yang selama ini ditangani Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Solo tengah dikaji untuk diambilalih Dinas Pengelolaan Pasar (DPP).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Kepala Disbudpar, Widdi Srihanto, kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (13/8/2013), mengaku siap melepas pengelolaan Busri jika Pemkot menghendaki. Menurutnya, tidak menjadi soal Busri ditangani SKPD mana pun termasuk DPP. Diketahui, kalangan DPRD sempat mendesak pengelolaan Busri diserahkan DPP. Instansi yang membawahi pedagang kaki lima (PKL) itu dinilai lebih cocok mengelola kios Busri.
“Tidak masalah siapa pun pengelolanya. Yang penting Busri ada yang menangani,” ujar Widdi.
Menurutnya, peluang perpindahan pengelolaan Busri cukup terbuka merujuk mekanisme yang ada. Potensi yang lebih menjanjikan pascadikelola DPP dipandang turut memperkuat pengambilalihan kios Busri. Namun demikian, Widdi menyatakan pelimpahan aset tersebut baru bisa dilakukan setelah renovasi kios rampung.
Sebagai informasi, Pemkot berencana menggelontor Rp375 juta lewat APBD Perubahan untuk membangun ulang kios yang terbakar.
“DED (detail engineering design) sudah telanjur kami tangani. (Pengambilalihan) paling cepat ya setelah renovasi selesai,” tutur dia.
Selain menyiapkan kios baru, pihaknya sedang memproses penghapusan aset sejumlah kios yang terbakar. Widdi masih enggan menjawab mengenai besar aset yang bakal dicoret. Menurut data pedagang, kerugian akibat kios yang terbakar mencapai Rp2,6 miliar.
Sementara itu, Kepala DPP, Subagiyo, mengaku siap mengelola Busri jika dikehendaki Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo. Meski demikian, pihaknya belum mau bicara banyak mengenai wacana tersebut.
Pada bagian lain, Wali Kota memastikan permintaan kompensasi pedagang berupa modal tidak dapat dikabulkan. Hingga kini, Rudy tidak menemukan payung hukum yang pas untuk pencairan dana tersebut. Di sisi lain, dia siap menjajaki kemungkinan pembangunan sekretariat paguyuban pedagang dan koperasi dalam renovasi kios.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
