KEBIJAKAN DAERAH : Diusulkan, PNS Wajib Beli Produk UMKM

Kebijakan daerah terkait UMKM diusulkan Ketua DPRD yang mengusulkan agar para PNS diwajibkan membeli produk UMKM.

Solopos.com, KARANGANYAR-Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, mengusulkan kebijakan yang mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) membeli berbagai produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, diminta membuat sistem yang mengatur ketentuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Sumanto saat ditemui wartawan, Sabtu (26/3/2016), di sela kesibukannya.

“Tujuannya untuk mengembangkan produk UMKM Karanganyar. Yang selama ini jadi kendala kan pemasaran produk. Bupati silahkan membuat regulasinya seperti apa, kami dukung,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan produk UMKM di Karanganyar sangat banyak. Secara kualitas, produk-produk tersebut dinilai potensial dikembangkan.

Keberadaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah pusat dinilai cukup mengakomodasi kebutuhan pengusaha lokal. Apalagi pinjaman berbunga rendah itu mudah diperoleh.

“Tapi kalau sistem pemasarannya tidak dibangun, ya percuma saja. Seberapa banyak produk dibuat, kalau pemasarannya lemah ya tidak bagus. Nah di sini lah Pemkab membantu,” kata dia.
Sumanto menerangkan kebijakan mewajibkan PNS membeli produk UMKM penting untuk membantu pengusaha lokal, utamanya di masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Saya kira Rp100.000 atau Rp200.000 per bulan per PNS cukup. Dampaknya akan bisa menggerakkan roda ekonomi mikro di Karanganyar. Tinggal sistemnya silahkan dibuat,” tambah dia.

Sumanto juga mengusulkan pembangunan gedung atau tempat khusus untuk memamerkan produk-produk UMKM. Setiap bulan sekali bisa digelar pameran secara bergiliran di tempat itu.
“Sekali lagi, kebijakan ini titik tekannya untuk menguatkan pengusaha mikro kecil dan menengah lokal. Harus ada kebijakan proteksi terhadap merekadi tengah persaingan MEA,” tutur dia.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengatakan MEA harus dihadapi dengan optimisme. Dia meyakini masyarakat Bumi Intanpari siap menghadapi iklim kompetisi regional tersebut.
Untuk mendukung pengembangan usaha, Bupati menyarankan masyarakat memanfaatkan pinjaman lunak KUR.

Anggaran untuk pinjaman KUR Karanganyar tahun ini cukup besar.
“Total alokasi dana pinjaman tahun ini hampir Rp300 miliar, hingga akhir Februari baru terserap Rp68 miliar. Syarat peminjaman mudah, tanpa anggunan, bunganya pun rendah,” kata dia.

Ihwal usulan PNS wajib membeli produk UMKM, Yuli panggilan akrab Bupati, menyatakan akan mengkajinya bersama pejabat dan pemangku kepentingan terkait.