Kebijakan MUTASI KASEK Tuai Kritikan

KLATEN–Kebijakan Bupati Klaten, Sunarna melakukan mutasi besar-besaran kalangan kepala sekolah (Kasek) menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) menuai kritikan di kalangan anggota DPRD Klaten.

Anggota Komisi IV DPRD Klaten, Marjuki kepada Espos, Kamis (16/2/2012), mengatakan kebijakan mutasi merupakan hak prerogatif dari Bupati Klaten, Sunarna selaku kepada daerah. Menurutnya, bupati memiliki pertimbangan tersendiri dalam melakukan mutasi terhadap pimpinan instansi yang dipimpinnya.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Namun demikian, dia menilai langkah bupati melakukan mutasi besar-besaran terhadap 219 Kasek menjelang UN dan UASBN merupakan kebijakan yang terburu-buru. Menurutnya, masing-masing Kasek sudah menyiapkan sejumlah program untuk menghadapi UN. Mereka tentu tidak ingin program yang diagendakan sudah lama itu menjadi terganggu hanya karena kebijakan mutasi.

“Mestinya upaya pihak sekolah yang sudah bekerja keras menyiapkan UN bisa dihargai. Lebih baik jika mutasi itu dilakukan setelah UN karena waktunya lebih longgar dan tidak mengganggu konsentrasi di program pendidikan. Tetapi, sekali lagi itu (mutasi-red) merupakan hak prerogatif dari bupati,” tandas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Lebih lanjut, Marjuki berharap bupati memiliki cara jitu untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keberhasilan sekolah dalam meluluskan siswa dalam UN. Dia tidak menginginkan kebijakan mutasi itu berdampak buruk pada hasil UN tahun ini.  Pelaksanaan UN untuk SMA, SMK, dan SMP, negeri, swasta dan sederajat dijadwalkan pada April mendatang. Sementara UASBN bagi SD negeri swasta dan sederajat dijadwalkan pada Mei mendatang.

Ketua Komisi IV DPRD, Yoga Hardaya mengakui, kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan terhadap Kasek tetap mempengaruhi persiapan UN dan UASBN di masing-masing sekolah.

“Dampak positif bisa didapat jika ada pergantian Kasek yang lebih berprestasi daripada Kasek sebelumnya. Hal itu tentu akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dampak negatifnya kalau mutasi itu dilakukan sebelum UN akan mempengaruhi persiapan masing-masing sekolah. Kalau nantinya banyak siswa yang tidak lulus, kasek yang bersangkutan juga harus bertanggung jawab,” kata politisi dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal itu, Bupati Klaten, Sunarna saat dihubungi melalui ponselnya mengatakan sebenarnya kekhawatiran dari pihak-pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan mutasi itu tidak berdasar. Menurutnya, keberhasilan UN maupun UASBN tidak tergantung dari satu orang melainkan sebuah tim persiapan UN yang dibentuk sekolah.

“Yang dimutasi itu hanya kaseknya. Persiapan UN dilaksanakan oleh tim yang sudah dibentuk sebelumnya. Jadi, kekhawatiran itu tidak berdasar,” tukas Sunarna.

JIBI/SOLOPOS/Moh Khodiq Duhri