SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
KLATEN-Angka kepindahan pegawai negeri sipil (PNS) dari luar daerah ke Kabupaten Klaten sepanjang 2011 mencapai 37 orang. Hingga bulan Mei 2012, terdapat 11 PNS yang sedang diproses sebelum dimutasi ke Klaten.
Kepala Pelaksana Tugas (Plt ) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Cahyo Dwi Setyanta saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (4/5/2012), mengatakan jumlah PNS yang mengajukan mutasi ke Klaten memang lebih tinggi dibandingkan mutasi keluar daerah setiap tahunnya.
Sepanjang 2011 lalu, terdapat 23 PNS yang sudah dimutasi ke luar daerah. Sementara hingga Mei 2012 ini, terdapat sembilan PNS yang mengajukan mutasi ke luar daerah.
Dia menjelaskan, Pemkab Klaten memang melarang setiap PNS pindah ke luar daerah sebelum masa kerjanya mencapai delapan tahun. Dia tidak tahu apakah kebijakan itu juga diberlakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) lain.
Cahyo menjelaskan, tidak semua pengajuan mutasi disetujui oleh Bupati Klaten, Sunarna. Mutasi lintas daerah harus memperhatikan tingkat kebutuhan PNS yang bersangkutan di Kabupaten Klaten. “Misal, kalau yang mengajukan mutasi ke luar itu guru SD tentu tidak bisa disetujui karena kami masih kekurangan tenaga pengajar SD,” kata Cahyo.
Jumlah tenaga pengajar untuk Mata Pelajaran (mapel) IPA, Fisika, dan Kimia sudah terlalu banyak di Klaten. Oleh sebab itu, Pemkab Klaten tidak menerima pengajuan mutasi tenaga pengajar mapel IPA, Fisika dan Kimia ke Klaten. “Kalau kebijakan mutasi itu merugikan tentu akan kami hindari. Kalau mutasi itu akan membawa kebaikan kami akan mengusulkan kepada Bupati Klaten untuk disetujui,” terang Cahyo.
Cahyo menambahkan, berbagai alasan disampaikan PNS yang mengajukan mutasi. Kebanyakan dari mereka menjadikan faktor keluarga sebagai alasan. “Biasanya PNS tersebut ingin mengikuti suami atau keluarga yang bekerja atau berdomisili di Klaten.