Klaten (Espos)--Puluhan pengurus dan anggota Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Bhakti Manggala Kabupaten Klaten melakukan audiensi ke DPRD setempat, Rabu (20/1). Langkah tersebut mereka tempuh sebagai upaya mengklarifikasi pembahasan APBD 2010 yang dinilai cacat hukum lantaran tidak disertai public hearing.
Pada kesempatan itu, Bhakti Manggala juga menyoroti alokasi dana desa (ADD) tahun ini yang belakangan diketahui turun hingga 40% dibanding tahun 2009. Ketua Paguyuban Bhakti Manggala, Sutarna mengungkapkan, pihaknya cukup memahami kondisi keuangan daerah Klaten yang minim lantaran akan punya gawe Pilkada.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Namun, pihaknya menyayangkan tidak adanya public hearing dalam pembahasan APBD sehingga aparat desa tak mengetahui berapa kisaran anggaran yang akan dikucurkan ke desa.
Ketua DPRD Klaten, Agus Riyanto mengungkapkan, pembahasan RAPBD lalu waktunya sangat mepet sehingga tak diadakan public hearing. Dia menambahkan, nota keuangan dari eksekutif baru diterima Dewan 21 Desember 2009. Selanjutnya berturut-turut diadakan pandangan umum fraksi, jawaban Bupati serta pembahasan di komisi. “Waktunya terpotong cuti bersama selama beberapa hari,” katanya.
rei
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
