Kedatangan peralatan e-KTP belum jelas, anggaran tahun 2012 terancam tak lolos

Solo (Solopos.com) – Komisi I DPRD Kota Solo berancang-ancang tidak akan meloloskan pengajuan anggaran untuk melanjutkan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tahun 2012 mendatang, apabila belum ada kepastian tentang kedatangan peralatan tambahan dari pemerintah pusat.

PEMBUATAN E-KTP -- Seorang warga sedang menjalani proses perekaman data biometrik saat pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan Laweyan, Solo, beberapa waktu lalu. (JIBI/SOLOPOS/dok)

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Namun dalam hal ini, Maryuono menengaskan bukan berarti pihaknya berusaha menjegal program e-KTP. Kepastian tentang ketersediaan peralatan yang memadai itu dibutuhkan agar tidak lagi terjadi pemborosan anggaran, karena kurang matangnya perencanaan dari pusat. “Sekarang nunggu alat tidak dikirim-kirim juga, mau dijemput bola tidak boleh. Ya, sudah mau apa lagi. Kalau tidak ada kepastian seperti ini kasihan masyarakatnya,” ujarnya.

Maryuono menilai banyaknya persoalan dalam program e-KTP bukanlah kesalahan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, DPRD maupun masyarakat namun lebih karena ketidaksiapan pemerintah pusat. “Sehingga kalau anggaran untuk e-KTP yang dialokasikan dalam APBD 2011 kemarin itu dinilai terlalu besar, itu bukan sebuah kesalahan karena perhitungan yang dilakukan sebenarnya sudah tepat, sesuai dengan perkiraan jumlah peralatan yang akan diterima Pemkot dari pemerintah pusat,” katanya.

Menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang akhirnya akan memundurkan target penyelesaian program e-KTP dari 2011 ke tahun 2012, Maryuono menilai perpanjangan waktu itu membawa konsekuensi terhadap beban keuangan daerah. “Tentunya Pemkot juga harus kembali mengalokasikan anggaran. Pasalnya, pembuatan e-KTP membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Tahun ini saja, sudah dikucurkan dana sebesar Rp 2,01 miliar untuk pembiayaan proses pembuatan e-KTP,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno mengakui perpanjangan waktu penyelesaian program e-KTP tahun 2012 membawa konsekuensi adanya pengalokasian anggaran untuk keperluan tersebut. “Namun nilainya tentu tidak akan sebesar anggaran yang pernah dialokasikan sebelumnya,” kata Sukasno.

sry