Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
KARANGANYAR — Kecamatan Jatipuro, Karanganyar mengalami kekurangan guru sebanyak 21 orang. Di sisi lain, upaya penataan guru yang dilakukan Pemkab saat ini dinilai belum memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya.
Hal itu disampaikan Kepala Unit Pelayanan Teknis Jatipuro, Ngadino, Sabtu (11/8/2012). Dia mengaku bingung atas kebijakan yang ada saat ini. Penataan kepegawaian khusus guru, kata dia, seharusnya tidak satu pintu di Badan Kepegawaian Daerah Karanganyar. “Seharusnya penataan guru dikembalikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar,” ujarnya.
Penataan BKD Karanganyar, kata dia, saat ini masih kurang maksimal karena jumlah CPNS guru SD ditumpuk pada suatu tempat saja sehingga wilayah pinggiran seperti Jatipuro dan sekitarnya tidak mendapatkan jatah atau kekurangan guru SD. “Yang lebih tahu keadaan lapangan itu Disdikpora bukan BKD,” ujarnya.
Dia mengaku mendukung wacana program konversi guru di Karanganyar. “Saya tahu sekarang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) tetapi saya harap segera direalisasikan karena untuk menutup kekurangan pengajar saat ini,” ujarnya. Saat ini beberapa SD di Jatipuro, kata dia, terpaksa harus mencari guru kontrak. “Saya tegaskan guru kontrak bukan guru wiyata bakti. Jadi mereka digaji dari kemampuan sekolah masing-masing,” ujarnya.
Kekurangan guru, kata Ngadino, paling banyak di SDN 3 Jatipurwo yaitu kekurangan lima guru. Kepala Sekolah SDN 3 Jatipurwo, Marimin saat ditemui Solopos.com mengatakan dirinya kewalahan jika harus mengajar enam kelas dan seluruh mata pelajaran. “Kami kekurangan lima guru meliputi guru Pendidikan Agama Islam, guru penjaskes, dan tiga orang guru kelas,” ujarnya. Dia mengaku saat ini hanya tiga orang guru yang mengajar di SD tersebut. “Satu orang masih CPNS, satu orang mau pensiun bulan ini dan terakhir saya merangkap guru dan kepala sekolah,” ujarnya.
Menyiasati permasalahan tersebut, Marimin mencari guru kontrak untuk menutup kekurangan guru yang ada. “Karena guru kontrak sesuai otoritas dan kemampuan sekolah masing-masing, guru kontrak saya gaji Rp150.000/bulan,” ujarnya. Dia berharap ada perhatian dari dinas pemerintahan yang terkait. “Perjuangan ya perjuangan tetapi mbok ada perhatian,” ujarnya.