SOLOPOS.COM - Perwakilan Panwascam datang ke Kantor Bawaslu Boyolali namun tak bisa menemui siapa-siapa karena semua anggotanya sudah demisioner. Foto diambil Selasa (15/8/2023). (Solopos/Ni’matul Faizah)
Solopos.com, BOYOLALI — Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Boyolali mengalami kekosongan sejak masa jabatan lima anggota sebelumnya berakhir atau demisioner per Senin (14/8/2023). Akibatnya kini panitia pengawasan pemilu tingkat kecamatan (panwascam) kebingungan.
Mereka bingung ke mana harus melapor ketika terjadi masalah terkait pengawasan proses Pemilu 2024. Hal itu seperti terlihat saat beberapa perwakilan panwascam se-Boyolali mendatangi Kantor Bawaslu Boyolali pada Selasa (15/8/2023).
Mereka tidak bisa menemui siapa-siapa. Ketua Panwascam Teras, Eko Bambang Setiawan, mengungkapkan jadwal pengumuman dan pelantikan komisioner Bawaslu kabupaten diundur.
Semula pengumuman dijadwalkan pada 12 Agustus dan pelantikan 14 Agustus lalu diundur. Bambang mengaku tidak tahu pasti alasan pengunduran jadwal pengumuman dan pelantikan Bawaslu kabupaten.
Semula pengumuman dijadwalkan pada 12 Agustus dan pelantikan 14 Agustus lalu diundur. Bambang mengaku tidak tahu pasti alasan pengunduran jadwal pengumuman dan pelantikan Bawaslu kabupaten.
Menurutnya, pengunduran jadwal tersebut tidak hanya di Bawaslu Boyolali tapi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Masalahnya, Bambang mengatakan kekosongan jabatan anggota Bawaslu itu berimbas pada tugas-tugas pengawasan pemilu.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa hari lagi tepatnya pada 18 Agustus ada tahapan krusial, yaitu penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif peserta Pemilu 2024..
Ia mengungkapkan belum mendapatkan jadwal pasti kapan pengumuman anggota Bawaslu Boyolali terpilih dan pelantikannya. Menurutnya, dengan kekosongan jabatan komisioner Bawaslu Boyolali akan berpotensi pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan hasil Pemilu.
Selain itu, kekosongan itu juga membuka peluang gugatan dari masyarakat untuk hasil Pemilu. “Ini kan jadi tanda mundurnya demokrasi di Indonesia,” kata dia.
Ia berharap anggota Bawaslu Boyolali yang baru segera diumumkan dan dilantik. Sementara itu, anggota Bawaslu Boyolali demisioner, Rubiyanto, membenarkan jabatannya telah selesai pada 14 Agustus 2023.
Ia secara pribadi mengaku tidak mendaftar ikut seleksi anggota Bawaslu Boyolali periode selanjutnya. “Dari Bawaslu RI kemarin mengeluarkan surat terkait pengunduran pengumuman dari tanggal 12 [Agustus] ke 14. Harusnya kemarin sih sudah diumumkan,” kata dia.
Lantas, Rubiyanto mengatakan Bawaslu RI mengeluarkan surat lagi terkait pengunduran pengumuman dan pelantikan komisioner Bawaslu kabupaten/kota terpilih dengan surat keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 285/HK.01.00/K1/08/2023.
Surat tersebut memuat perubahan keempat keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 280/KP.01.00/K1/08/2023 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Bawaslu/Panwaslih kabupaten/kota masa jabatan 2023-2028.
Dalam surat itu tertulis pengaturan terkait jadwal pengumuman anggota terpilih dan pelantikan Bawaslu diubah menjadi Rabu, 16 Agustus 2023 sampai dengan Minggu, 20 Agustus 2023.
Manakala Bawaslu kabupaten tidak bisa menjalankan tugas karena pelanggaran dan sebab tertentu, sesuai aturan tugasnya diambil alih Bawasalu provinsi.
Namun, kekosongan yang terjadi saat ini bukan karena pelanggaran melainkan semua demisioner semua, sudah selesai masa jabatan. “Soal ini, kami berharap untuk anggota Bawaslu terpilih segera diumumkan,” kata dia.