SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SRAGEN — Keluarga Sukanti, warga Dusun/Desa Dukuh, Tangen, Sragen, akhirnya mundur dari daftar penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) untuk warga miskin.
Keluarga Sukanti sebelumnya memicu kontroversi lantaran rumahnya dipasangi stiker Keluarga Miskin padahal ia memiliki mobil Toyota Rush. Pengunduran diri keluarga Sukanto disampaikan melalui surat pernyataan tertulis.
Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Sragen Nunuk Sri Rejeki saat ditemui Solopos.com di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen, Rabu (26/6/2019), mengapresiasi langkah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangen bersama Pemerintah Desa Dukuh, Galeh, dan desa lainnya yang berinisiatif menempel stiker terkait dengan BPNT atau Program Keluarga Harapan (PKH) di lingkungannya.
“Keluarga yang mengundurkan diri tersebut mengaku sudah mampu sehingga tidak menerima BPNT lagi. Program stikerisasi itu akan ditindaklanjuti dengan program di tingkat kabupaten. Pemkab akan mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2019 dan selanjutnya di APBD Penetapan 2020. Untuk nilai anggarannya masih dalam tahap perencanaan di Bappeda Litbang Sragen,” ujar Nunuk yang juga Kepala Kantor UPTPK Sragen.
“Keluarga yang mengundurkan diri tersebut mengaku sudah mampu sehingga tidak menerima BPNT lagi. Program stikerisasi itu akan ditindaklanjuti dengan program di tingkat kabupaten. Pemkab akan mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2019 dan selanjutnya di APBD Penetapan 2020. Untuk nilai anggarannya masih dalam tahap perencanaan di Bappeda Litbang Sragen,” ujar Nunuk yang juga Kepala Kantor UPTPK Sragen.
Di sisi lain, Nunuk menjelaskan mekanisme perubahan data dalam Basis Data Terpadu (BDT) hanya bisa dilakukan dengan dua cara dan harus dilaksanakan secara bersama-sama.
Dia mengatakan BDT itu seperti kuota 40% dari jumlah penduduk sehingga angkanya tidak berubah hanya nama-nama personelnya bisa berubah. Dua cara itu dilakukan lewat input data secara online dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) dari Kementerian Sosial dan lewat mekanisme musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel).
Data yang ditandatangani Bupati dikirim ke Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kemensos. Kemudian oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos diteruskan ke Bank Himbara untuk pembuatan kartu keluarga sejahtera (KKS). Kartu diberikan ke KPM lewat pemerintah daerah.
Nunuk menerangkan untuk mengoperasikan aplikasi SIKS NG itu ditunjuk seorang perangkat desa yang menguasai information technology (IT) sebagai operator SIKS NG. Mulai Rabu sampai tiga pekan ke depan, Nunuk memberikan bimbingan teknis untuk petugas IT SIK NG itu secara bertahap per kecamatan.
“Stikerisasi itu sebagai solusi untuk saling mengawasi dalam program penanggulangan kemiskinan dan sekaligus untuk verifikasi dan validasi data,” ujarnya.
Wakil Bupati (Wabup) Sragen Dedy Endriyatno juga mendukung program stikerisasi keluarga miskin yang sudah dimulai di Tangen. Namun, Dedy berharap dalam penempelan stiker tersebut jangan sampai merendahkan martabat dari keluarga miskin.
“Ya, mungkin stikernya tidak langsung menyebut keluarga miskin tetapi ada kata-kata lain yang intinya berfungsi untuk pengawasan bersama,” ujarnya.
Kabid Pemerintahan Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Sragen, Tri Mulyono, mengatakan dasar labelisasi atau stikerisasi itu data dalam BDT.
Tri juga masih mengkaji tentang istilah yang tepat pada stikerisasi itu supaya tidak dikomplain pihak-pihak tertentu. “Untuk proses verifikasi dan validasi itu sebenarnya BDT itu sudah diberikan ke kecamatan dan dipecah ke desa-desa dan kemudian ditindaklanjuti ke RT untuk pengawasan bersama. Ketika ada yang mampu masih dapat bantuan itu yang mengetahui masyarakat setempat sehingga bisa diajukan untuk perubahan data,” tambahnya.