Soloraya
Minggu, 19 Agustus 2018 - 08:15 WIB

Kemenhub Turun Tangan Tengahi Kisruh Damri-Pemkot Solo soal BST

Redaksi Solopos.com  /  Suharsih  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

<p><strong>Solopos.com, SOLO</strong> — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal turun tangan menengahi permasalahan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dengan Perum Damri soal pengelolaan<a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180523/489/918038/transportasi-solo-tarif-bst-dan-bus-rute-bandara-naik-mulai-juni" title="Transportasi Solo: Tarif BST dan Bus Rute Bandara Naik mulai Juni"> transportasi umum</a> bus <em>Batik Solo Trans</em> (BST) di Kota Bengawan.</p><p>Namun, hal itu kemungkinan baru bisa dilaksanakan seusai <em>Asian Games 2018</em>. Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan belum lama ini berkonsultasi ke Kemenhub di Jakarta membahas moda transportasi umum di Solo.</p><p>Dalam kesempatan itu, Komisi III menanyakan arahan dan orientasi kerja soal wacana aglomerasi transportasi publik. Menurutnya, ada dua hal penting yang menjadi catatan Komisi III.</p><p>Pertama, Kemenhub sudah tak lagi bisa memberikan hibah seperti tahun-tahun lalu. Tapi Kemenhub masih punya program membantu daerah dalam bentuk kendaraan. "Modelnya dengan sumbangan kendaraan ke daerah," kata dia.</p><p>Kemenhub menyatakan belajar dari pengalanan di Solo, <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180411/489/909857/transportasi-solo-bst-rute-kartasura-palur-via-adisucipto-beroperasi-mulai-mei" title="Transportasi Solo: BST Rute Kartasura-Palur via Adisucipto Beroperasi Mulai Mei">bus besar</a> dinilai tidak efektif. Kini kementerian mengalokasikan bus ukuran tanggung, bukan bus besar seperti yang saat ini beroperasi di Solo.</p><p>"Tapi belum ada kepastian daerah mana yang akan mendapat alokasi bus dalam program tersebut," ungkap politikus PKS itu.</p><p>Kedua, Kemenhub sudah mengetahui problem di Solo terkait kurang sinerginya Perum Damri dan Pemkot Solo. Pemkot merasa sudah memberi kordior 1. Tetapi Pemkot juga ingin koridor 1 yang dikelola Damri menjadi satu paket dengan koridor 4.</p><p>"Damri beralasan kalau masuk ke koridor IV mereka selalu rugi karena hasilnya tak menutup biaya operasional. Hingga kini problem itu belum selesai," katanya.</p><p>Untuk mengatasinya, kata Sugeng, Kemenhub berencana memanggil <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180717/489/928343/koridor-4-bst-tak-jalan-dishub-solo-ancam-putus-mou-damri-" title="Koridor 4 BST Tak Jalan, Dishub Solo Ancam Putus MoU Damri">Pemkot Solo,</a> Perum Damri, dan Komisi III DPRD Solo. Ia berharap masalah itu segera tuntas sehingga pelayanan transportasi publik di Solo semakin nyaman.</p><p>"Kami belum tahu kapan dipanggilnya. Dari Kemenhub menyatakan masih sibuk urus Asian Games 2018. Mungkin sesudah Asien Games berakhir," tuturnya.</p><p>Menurutnya, seusai regulasi, Pemkot Solo sudah mengelola transportasi massal pada jalur yang benar. Transportasi publik dikelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai pengelola yang menjembatani Pemkot dengan pihak ketiga.</p><p></p>

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kata Kunci :
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif