Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Solopos.com) – Kawasan daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah terutama untuk mengatasi banjir.
Mulai 2010 telah dilakukan kajian dan Bengawan Solo salah satu dari 108 DAS yang diprioritaskan penanganannya. Untuk itu, perlu ada aturan untuk mengikat pengguna DAS wilayah Jateng dan Jatim.
Rencana itu diperkuat dengan Perda yang berbasis pengolahan DAS. Jika ada nota kesepahaman dari Jateng dan Jatim, hal itu menjadi cikal bakal Perda di tiap daerah DAS Bengawan Solo. Hal itu diungkapkan Dirjen Bina PDAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Harry Santoso, saat ditemui wartawan seusai membuka Semiloka Riset Pengelolaan DAS Menuju Kebutuhan Terkini di Solo Paragon Hotel and Residences, Senin (27/6/2011).
”Kami telah berusaha lebih efektif pada 2010 dan 2011 termasuk adanya kebun bibit raya dengan 350 tanaman dan kebun permanen dengan pemberian bibit gratis,” paparnya.
Ia menambahkan lahan kritis masih banyak terdapat di DAS Bengawan Solo. Juga ada pendangkalan tiga kali lipat di hulu yang berakibat terpangkasnya umur Waduk Gajah Mungkur (WGM) dari 100 tahun menjadi 35 tahun.
”Saat ini tinggal bagaimana pemerintah daerah mengarahkan dan melakukan pembinaan pada masyarakat. Jika ada Perda, akan mengikat masyarakat dan pemerintah sehingga semua lintas sektor harus menerapkan hal itu agar tidak merusak lingkungan. Satu-satunya harapan adalah pembuatan Perda untuk action plan,” imbuhnya.
Kepala Badan Litbang Kehutanan, Tachrir Fathoni, mengatakan telah ada koordinasi antara UNS dan Perhutani untuk percobaan mengelola lahan yang baik di hulu sehingga tahun 2009 dapat diterapkan masyarakat. ”Penelitian telah banyak dilakukan. Saat ini tinggal aplikasi dan koordinasi. Yang terpenting adalah kesepakatan semua stakeholder. Tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat yang ikut terlibat,” jelasnya.
aak