SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SUKOHARJO — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyosialisasikan berbagai program pemerintah lewat pagelaran wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit dinilai lebih efisien dan efektif menyasar masyarakat di wilayah perdesaan.
Pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Warseno Slenk digelar di Lapangan Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (15/3/2019) malam. Pertunjukan wayang kulit itu dihadiri Wakil Bupati Sukoharjo, Purwadi, dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopincam) Baki.
Kesenian tradisional itu mengangkat tema sosialisasi program keluarga harapan (PKH) untuk masyarakat miskin. Sebelumnya, Kementerian Kominfo menggelar kegiatan serupa untuk menyosialisasikan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Lapangan Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, pada awal Februari 2019.
Direktur Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo, Wiryanta, mengatakan wayang kulit merupakan kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Jawa.
“Kami juga ingin nguri-uri budaya Jawa dengan menggelar pertunjukan wayang kulit. Ada pesan-pesan khusus agar masyarakat memahami berbagai program pemerintah termasuk PKH,” kata dia, saat ditemui wartawan, Jumat malam.
Menurut Wiryanta, PKH menjadi salah satu program unggulan pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Pada 2019, jumlah masyarakat miskin penerima bantuan PKH bertambah menjadi 10 juta.
Para penerima bantuan sosial itu bakal diberdayakan agar mampu mandiri sehingga status perekonomiannya berubah. “Ini bukti pemerintah atau negara selalu ada untuk masyarakat miskin. Tak hanya memberi bantuan melainkan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga kesejahteraannya meningkat,” ujar dia.
Sementara itu, Kasubdit Sumberdaya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (Kemensos), Endah Sulityaningsih, mengatakan para penerima bantuan dana PKH menerima berbagai komponen bantuan sosial seperti ibu hamil, pendidikan anak, penyandang disabilitas hingga lanjut usia (lansia).
Pemerintah menargetkan sekitar delapan persen atau 800.000 penerima bantuan PKH bisa mandiri sehingga status perekonomiannya berubah.
“Tahun ini, ada kenaikan komponen penerima bantuan PKH. Misalnya, komponen bantuan ibu hamil naik dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta, siswa SD dari Rp450.000 menjadi Rp900.000, siswa SMP naik dari Rp750.000 menjadi Rp1,5 juta,” kata dia.