SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri melakukan sejumlah upaya intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem yang tersebar di 71 desa di 23 kecamatan. Intervensi dilakukan setelah Pemkab memverifikasi dan memvalidasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari pemerintah pusat.
Data yang diterbitkan pada 2021 itu dinilai tidak valid sehingga perlu verifikasi ulang di lapangan. Verifikasi dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Wonogiri berdasarkan delapan indikator antara lain rumah tidak layak huni (RTLH), anak tidak sekolah, dan rumah tidak memiliki sambungan listrik mandiri.
Pada indikator RTLH, berdasar data P3KE tercatat sebanyak 38 unit rumah. Namun setelah diverifikasi, hingga 14 Juli 2023 tercatat masih ada 516 RTLH di Wonogiri. Langkah intervensi yang dilakukan Pemkab pada 2023 ini yakni memberikan bantuan rehab untuk 360 unit rumah.
Kemudian pada indikator rumah yang tidak memiliki sambungan listrik mandiri, berdasarkan data kemiskinan ekstrem P3KE Wonogiri tercatat hanya enam rumah dan setelah diverifikasi ternyata ada 927 rumah. Langkah Pemkab tahun ini memberikan bantuan sambungan listrik bagi 459 rumah.
Kemudian pada indikator rumah yang tidak memiliki sambungan listrik mandiri, berdasarkan data kemiskinan ekstrem P3KE Wonogiri tercatat hanya enam rumah dan setelah diverifikasi ternyata ada 927 rumah. Langkah Pemkab tahun ini memberikan bantuan sambungan listrik bagi 459 rumah.
Pada indikator ketersediaan sumber air, tercatat ada 2.963 keluarga yang mengalami masalah krisis air bersih menurut P3KE. Namun dari hasil verifikasi, jumlahnya berkurang jadi 1.926 keluarga. Pemkab akan melakukan intervensi kepada 49 keluarga.
Berikutnya pada indikator kepemilikan jamban, P3KE mencatat ada 1.615 rumah di 71 desa Wonogiri itu yang tak punya jamban sendiri. Dari hasil verifikasi didapati hanya 611 rumah yang tak punya jamban. Tahun Pemkab akan mengintervensi dengan bantuan pengadaan jamban bagi 39 rumah.
Berlanjut ke indikator penyandang disabilitas, di data kemiskinan ekstrem P3KE Wonogiri tidak ada alias nol namun berdasar verifikasi ada 449 orang di 71 desa tersebut. Pemkab mengintervensi bantuan untuk 97 orang pada tahun ini.
Pada kategori orang yang tidak bekerja, data P3KE juga tidak mencantumkan. Sedangkan dari verifikasi Pemkab ditemukan ada 3.675 warga kategori miskin ekstrem yang tidak bekerja. Pemkab akan mengintervensi sebanyak 687 orang pada 2023 ini.
Terakhir pada indikator risiko stunting, data P3KE mencatat ada 13.638 anak berisiko stunting. Namun berdasar verifikasi Pemkab hanya menemukan 132 anak dan 14 anak di antaranya akan diintervensi pada tahun ini.
Dalam melakukan intervensi program untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di 71 desa yang saat ini sudah mulai berjalan itu, Pemkab Wonogiri mengandalkan sumber anggaran dari pemerintah dan corporate social responsibility (CSR).
Seperti diinformasikan, berdasarkan data P3KE yang diterima Pemkab dari Pemerintah Provinsi Jateng, ada 71 desa yang memiliki warga kategori miskin ekstrem. Sebanyak 71 desa itu tersebar 23 kecamatan.
Kepala Bappeda Litbang Wonogiri, Heru Utomo, mengatakan berdasarkan data P3KE, persentase penduduk miskin ekstrem di Wonogiri sebesar 1,69%. Sebagai informasi, data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (PK-BKKBN) pada 2021.
Heru menyampaikan data P3KE itu sempat tidak sinkron dengan kondisi rill di lapangan. Pemkab Wonogiri kemudian melakukan verifikasi dan validasi (verval) data tersebut di 71 desa yang masuk kategori miskin ekstrem berdasarkan data itu pada 2023 ini.
“Kami sudah lakukan verval data P3KE. Hasil verval itu ada perubahan dari data awal P3KE. Data hasil verval itu yang kami gunakan sebagai dasar intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di 71 desa di Wonogiri,” kata Heru kepada Solopos.com, Jumat (28/7/2023).
Pada 2023 ini Pemkab sudah menentukan berapa jumlah sasaran yang akan diintervensi pada masing-masing indikator. Sumber pendanaan dari intervensi kemiskinan ekstrem itu berasal dari APBN, APBD, APB Desa, dan corporate social responsibility (CSR).
Dilansir laman resmi p3ke.kemenkopmk.go.id, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem setara dengan USD1.9 PPP.
Dengan kata lain, mengutip BPS, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan. Sehingga misalnya dalam satu keluarga terdiri dari atas empat orang (ayah, ibu, dan dua anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1,288 juta per keluarga per bulan.
Berdasarkan definisi itu, berarti penghitungan individu miskin ekstrem bukan berdasarkan pendapatan individu, melainkan pengeluaran individu untuk memenuhi dasar.
Kepala BPS Wonogiri, Rahmat Iswanto, menyampaikan pengeluaran dijadikan sebagai acuan pengukuran garis kemiskinan ekstrem karena berdasarkan penelitian hal itu dinilai lebih mendekati valid dibandingkan jika menggunakan pemasukan atau income.
Responden survei lebih jujur mengungkapkan pengeluaran daripada pemasukan. “Pengeluaran itu representasi dari pendapatan,” ucap dia.