SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, SUKOHARJO</strong> — Penyaluran beras sejahtera (rastra) di Sukoharjo kepada warga miskin jatah Januari-April diberikan gratis alias tidak perlu uang tebus. Hal ini dilakukan sembari menunggu implementasi program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) melalui elektronik warung gotong royong (e-warong) di setiap desa/kelurahan.</p><p>Program BPNT di Sukoharjo yang sedianya digulirkan pada Maret tertunda lantaran butuh persiapan lebih matang untuk menerapkan sistem Electronic Data Capture (EDC) e-warong dan pembagian kartu kepada penerima bantuan. Saat ini, Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo masih memverifikasi ulang data penerima bantuan pangan di setiap kecamatan.</p><p>Kepala Gudang Bulog Telukan, Wisnu Sancoyo, mengatakan pemerintah menggratiskan penyaluran rastra kepada warga miskin pada 2018. Kendati demikian, penyaluran rastra dibatasi hanya 10 kilogram per rumah tangga sangat miskin (RTSM).</p><p>Pada 2017, setiap rumah tangga sasaran menerima jatah rastra mencapai 15 kg dengan harga tebus beras senilai Rp1.600/kg. “Di Sukoharjo belum melaksanakan program BPNT. Di Soloraya baru Kabupaten Boyolali yang telah melaksanakan program itu sehingga program rastra dihapus. Mungkin Mei atau Juni program BPNT baru bisa direalisasikan di Sukoharjo,” kata Wisnu saat berbincang dengan <em>Solopos.com</em>, Jumat (6/4/2018).</p><p>Wisnu hanya bertugas menyalurkan rastra sesuai surat perintah penyaluran (SPP) yang diterbitkan Kemensos kepada rumah tangga sasaran. Penyaluran beras akan dilanjutkan sampai BPNT benar-benar siap dilaksanakan di lapangan.</p><p>Proses konversi penyaluran rastra ke BPNT membutuhkan waktu cukup lama lantaran harus menyediakan sarana dan prasana (sarpras) e-warong. “Berbagai kendala teknis pembentukan e-warong harus ditindaklanjuti sebelum pelaksanaan BPNT. Misalnya, jaringan telekomunikasi elektronik dan perbandingan antara jumlah e-warong dengan penerima bantuan pangan,” papar dia.</p><p>Lebih jauh, Wisnu menambahkan jumlah e-warong nanti 80-90 unit. Sementara di Sukoharjo ada 167 desa/kelurahan. Artinya, satu e-warong bakal melayani ribuan warga miskin di dua desa/kelurahan.</p><p>Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo, Sarmadi, mengatakan ada beberapa kendala teknis yang berimbas pada ditundanya pelaksanaan BPNT di Kabupaten Jamu. Belum semua e-warong telah memiliki EDC. Selain itu, belum semua penerima bantuan pangan menerima kartu yang digunakan saat penyaluran komoditas pangan.</p><p>“Sekarang petugas masih memverifikasi ulang data penerima bantuan pangan secara detail dan terperinci. Hasil verifikasi segera dilaporkan kepada Kementerian [Kementerian Sosial],” kata dia.</p><p><br /><br /></p>