Solopos.com, SUKOHARJO — Angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo pada 2022 sebesar 7,61% dan kemiskinan ekstrem 0,36% yang merupakan terendah kedua di Jateng. Angka tersebut mengalami penurunan setelah sebelumnya pada 2021 angka kemiskinan Kabupaten Jamu ada di 8,23%.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sukoharjo, Rudiyanto, mengatakan tingkat kemiskinan diukur dari pengeluaran individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Selain itu tingkat kemiskinan juga berdasarkan pada data Indeks Kemiskinan Geografi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat kemiskinan juga diukur dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan (P3KE).
P3KE mencatat sedikitnya ada 91.002 keluarga kategori miskin di Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah individu mencapai 364.761 jiwa. Sementara Rudiyanto membeberkan ada 25 desa/kelurahan di Kabupaten Sukoharjo yang masuk dalam sasaran prioritas pengentasan kemiskinan.
Dia mengatakan angka kemiskinan tiap wilayah dihitung dari desil 1 P3KE. Angka tersebut menurutnya bukan menggambarkan kemiskinan tetapi menjadi prioritas penanganan kemiskinan.
“Kami memiliki 25 desa/kelurahan prioritas yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Desanya menyebar di delapan kecamatan yaitu Bendosari, Bulu, Gatak, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Tawangsari, dan Weru,” ujar Rudiyanto saat ditemui di kantornya, Selasa (14/3/2023).
Sejumlah 25 Desa Miskin di Sukoharjo di antaranya di Kecamatan Bendosari ada Manisharjo, Paluhombo, dan Puhgogor. Di Kecamatan Bulu ada Bulu, Kamal, Kedungsono, Ngasinan, dan Sanggang. Di Kecamatan Gatak ada Jati, Krajan, Trangsan.
Selanjutnya Desa Laban di Kecamatan Mojolaban; Nguter, Celep, Jangglengan, Juron, Pesan, dan Serut di Kecamatan Nguter; Bugel di Kecamatan Polokarto; Grajegan, Pundungrejo, Tambakboyo di Kecamatan Tawangsari; dan Alasombo, Karangmojo, Karangtengah, Ngreco di Kecamatan Weru.
Meski dia menyebut tingkat kemiskinan ekstrem di Sukoharjo terendah kedua di Jawa Tengah. Rudiyanto mengatakan Pemkab Sukoharjo telah menyiapkan rujukan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) pada 2022-2026.
“Tingkat kemiskinan ekstrem kami hanya 0,36%. Sehingga kami menangani kemiskinan secara umum dan kemiskinan ekstrem. Hanya sedikit yang miskin ekstrem, bukan berarti kami mengesampingkan tetapi tetap berupaya mengentaskan itu. Mengingat target pemerintah pusat pada 2024 yakni 0% kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dia optimistis dengan kerja keras dan kerja sama antarpemangku kepentingan, pengentasan kemiskinan akan berjalan sesuai target. Pengentasan kemiskinan diprioritaskan pada sektor pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sosial.
Berbagai upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menggandeng organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sukoharjo. Hampir seluruh OPD di Kabupaten Sukoharjo dilibatkan dalam pengentasan kemiskinan sesuai sektor masing-masing.
3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Pemkab juga bekerja sama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (corporate sosial responsibility/CSR) untuk mengatasi kemiskinan.
Rudiyanto mengatakan penanggulangan kemiskinan dengan tiga strategi yakni pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan peminimalan kantong kemiskinan.
Pada strategi pengurangan beban, Pemkab Sukoharjo mengalokasikan menyubsidi iuran peserta JKN melalui. Selain itu Pemkab juga menggelar Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dan santunan kematian.
Pada program peningkatan pendapatan, Pemkab merencanakan bantuan permodalam bagi UMKM, bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), dan subsidi bunga UMKM. Selain itu juga disalurkan program gerobak angkringan, bantuan alat pertanian, pembangunan sumur dalam hingga pelatihan kerja warga prasejahtera.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
