KENAIKAN HARGA BBM: Aksi Kammi Didukung 5 Fraksi di DPRD

TOLAK KENAIKAN BBM--Ketua DPRD SOlo, YF Soekasno menandatangani poster yang berisi dukungan terkait aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM, di Gedung DPRD, Jl Adi Sucipto Solo, Selasa, (13/3) oleh Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi). Dari enam fraksi yang ada di DPRD Solo, hanya Fraksi Demokrat yang tidak mendukung aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM. (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

SOLO--Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi), Selasa (13/03/2012), mendapat dukungan dari lima dari enam fraksi yang ada di DPRD Kota Solo.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Sebagaimana diketahui puluhan mahasiswa Kammi melakukan aksi unjuk rasa yang diawali dengan berorasi di perempatan Fajar Indah, Karangasem, Solo. Aksi kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kota Solo. Belasan mahasiswa berjalan kaki sambil menuntun sepeda motor, menggambarkan rakyat yang kehabisan bensin lantaran tidak mampu lagi membeli BBM. Di antara mereka, beberapa orang mengusung keranda. Setibanya di depan Kantor DPRD Kota Solo, kedatangan mereka diterima Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno. Sukasno menyatakan secara pribadi dan mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), menolak rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM.

”Namun jika secara kelembagaan DPRD, memang tidak bisa karena kami harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika DPRD harus menolak rencana pemerintah pusat tersebut, tentunya harus diputuskan melalui rapat paripurna,” terangnya kepada massa yang ada di depan kantor DPRD.

Sukasno pun mempersilakan para mahasiswa itu untuk masuk dan menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada wakil-wakil rakyat melalui setiap fraksi yang ada di DPRD Kota Solo.

Terhadap aksi puluhan mahasiswa itu, lima fraksi di DPRD Kota Solo, yaitu FPDIP, Fraksi Nurani Indonesia Raya (FNIR), Fraksi Golkar Sejahtera (FGS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), menyatakan dukungannya menolak rencana kenaikan harga BBM. Namun dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang diwakili Supriyanto, menyatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat asalkan bertujuan lebih menyejahterakan rakyat. Menurut Supriyanto, kebijakan pemerintah pusat yang akan mengurangi subsidi untuk BBM, telah ditunjang dengan adanya kompensasi melalui bantuan langsung tunai (BLT).

”Kebijakan itu didukung juga sejumlah program lain sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin, misalnya pendidikan dan beberapa fasilitas lain dalam memberikan layanan kepada masyarakat miskin tersebut,” kata Supriyanto.