Solopos.com, SUKOHARJO–Puluhan pendemo dari Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) diadang aparat polisi ketika hendak membakar replika patung bergambar poto presiden Joko Widodo, Jumat (21/11/2014).
Aksi yang digelar di depan persimpangan gapura Kampus Univet tersebut akhirnya mundur secara teratur dan tak melanjutkan ke Kantor Pemkab Sukoharjolantaran diberikade puluhan aparat.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Pantauan Solopos.com, aksi mahasiswa yang sebagian besar adalah perempuan tersebut dimulai sekitar pukul 14.30 WIB.
Dalam aksi yang diikuti sejumlah elemen pergerakan mahasiswa Univet dan UMS tersebut, mereka menuntut agar pemerintah menjalankan Pasal 33 UUD 1945 dan melakukan nasionalisasikan seluruh aset sumber daya alam.
Tak hanya itu, mereka menuntut pencabutan UU No 22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Dan satu lagi, berantas mafia migas sampai akar-akarnya,” ujar kordinator aksi Muhamad Ridwan selepas aksi kepada wartawan.
Ketika aksi mulai melakukan pembakaran replika patung yang terdapat poto Presiden Jokowi, aparat langsung masuk ke barisan pendemo. Sejumlah aparat yang menembus barisan pendemo langsung merebut replika dan memadamkan api yang menjalar.
Tak hanya itu, aparat juga berhasil mendesak mundur pendemo yang berencana memasuki kompleks Pemkab Sukoharjo di mana Bupati dan jajarannnya tengah menggelar pertemuan di pendapa.
“Kami ingin menemui Bupati dan menyampaikan aspirasi. Tapi, aparat terkesan represif. Kami dikawal dan diminta bubar,” ujar Sumarjono peserta aksi lainnya.
Sumarjono melanjutkan, penaikan harga BBM akan berimbas pada melambungnya harga kebutuhan bahan pokok. Dengan kata lain, dampak dari pencabutan subsidi BBM itu ialah masyarakat kecil yang daya belinya masih sangat rendah. “Ini akan berimbas pada kerawanan sosial dan meningkatkan kesengsaraan warga,” paparnya.
Menanggapi demo mahasiswa tersebut, Bupati Wardoyo justru mempertanyakan kenapa Pemkab Sukoharjo yang menjadi sasaran demo. Padahal, kata dia, kebijakan menaikkan harga BBM itu adalah kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau mau demo, ya demo ke Jakarta sana. Kecuali Anda mendemo kebijakan Pemkab Sukoharjo,” paparnya.
Wardoyo mengaku sudah mendengar rencana demo mahasiswa tersebut yang akan masuk ke Pemkab Sukoharjo. Namun, dengan tegas ia memerintahkan agar menutup pintu gerbang Pemkab Sukoharjo. “Saya yang perintahkan, tutupen pagere! “ tegasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
