Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (tengah) senam bersama ratusan pegawai negeri sipil di halaman Balaikota Solo, Jumat (14/6). Lelaki berkumis itu mengaku siap pasang badan melaksanakan instruksi partainya menolak rencana kenaikan harga BBM dengan cara berdemonstrasi. (Agoes Rudianto/JIBI/SOLOPOS)
SOLO — Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyatakan kesiapan memimpin massa turun ke jalan demi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Sebagai petugas partai, saya siap mengamankan garis partai,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kali Pepe, Solo, Jumat.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam surat perintah bernomor 386/IN/DPP/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 menginstruksikan Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani menolak rencana kenaikan harga BBM itu. Surat itu tersebar luas melalui saluran komunikasi pribadi dan dianut juga oleh kader dan simpatisan PDI Perjuangan di daerah-daerah.
Demikian juga dengan Rudy, wali kota Solo yang juga ketua DPC PDIP setempat. Di hadapan pers, Jumat (14/6/2013), ia tak ragu menyatakan sikap tegas siap berdemonstrasi dengan seragam PDIP jika harga BBM dinaikkan. “Balsem [BLSM] itu dampaknya hanya sesaat, sementara efek kenaikan terus dirasakan masyarakat,” tukas Wali Kota Solo ini.
Rudy tak gentar dengan sanksi yang akan diterimanya karena sebagai pejabat publik, dia bertugas mengamankan semua kebijakan pemerintah pusat. Rudy mengaku telah mempertimbangkan segala risiko. “Saya tidak takut sanksi karena ini aspirasi rakyat,” tegasnya.
Bukan kali ini saja Rudy pasang badan dalam rencana penolakan kenaikan harga BBM. Tahun lalu, Rudy juga memimpin langsung demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM dengan menggerakkan ratusan kader partainya.
Mendengar kabar terkait tekad Rudy itu, Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, menyatakan menyayangkan. Dia menyatakan jabatan sebagai wali kota terus melekat meski Rudy menggunakan status partainya untuk menggelar aksi protes. Supriyanto menegaskan semua kepala daerah wajib mendukung rencana pemerintah tersebut. Namun demikian, pihaknya tidak akan memberi teguran kepada wali kota. Menurutnya, kewenangan pemberian sanksi berada di tangan menteri dalam negeri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
